Kesepakatan Trilateral AS, Jepang, Filipina akan Ubah Dinamika di Laut China Selatan

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Jumat (12/4) mengatakan kesepakatan kerja sama antara Filipina, Amerika Serikat (AS) dan Jepang akan mengubah dinamika di Laut China Selatan dan wilayah sekitarnya. Namun ia memastikan China bukanlah sasaran.

“Saya pikir perjanjian trilateral ini sangat penting,” kata Marcos pada konferensi pers di Washington sehari setelah bertemu dengan Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam pertemuan puncak trilateral pertama negara tersebut.

“Ini akan mengubah dinamika, dinamika yang kita lihat di kawasan ini, di ASEAN di Asia, di sekitar Laut China Selatan,” kata Marcos.

Ketiga pemimpin tersebut mengungkapkan “kekhawatiran serius” tentang “tindakan yang berbahaya dan agresif” China di Laut Cina Selatan, sebuah jalur perdagangan kapal yang bernilai lebih dari $3 triliun setiap tahun, yang sering kali menjadi sumber perselisihan maritim antara China dan negara-negara lain.

Meski begitu, Marcos mengatakan KTT tersebut “tidak menentang negara mana pun.” Namun fokus pada memperdalam hubungan ekonomi dan keamanan antara Manila, Washington, dan Tokyo.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan meskipun keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 menyatakan bahwa klaim Beijing tidak memiliki dasar hukum.

Kapal-kapal Filipina dan China mengalami serangkaian bentrokan dalam sebulan terakhir yang mencakup penggunaan meriam air dan perdebatan sengit.

Pada Kamis, Beijing memanggil duta besar Manila dan seorang pejabat kedutaan Jepang untuk menentang apa yang dijelaskan oleh kementerian luar negeri sebagai “komentar negatif” terhadap China.

Saat hubungan keamanan dengan AS di bawah kepemimpinan Marcos semakin kuat, termasuk perluasan akses AS ke pangkalan-pangkalan di Filipina, perselisihan yang semakin mendalam antara China dan Filipina juga terjadi. Di sisi lain, hubungan Filipina dengan Jepang juga meningkat.

Biden meminta Kongres memberikan tambahan $128 juta untuk proyek infrastruktur di pangkalan Filipina.

Marcos juga menyatakan keyakinannya bahwa kemungkinan kesepakatan investasi senilai sekitar $100 miliar selama lima hingga 10 tahun ke depan sejak KTT akan membuahkan hasil. [ah/ft]