Inggris akan Kembali Biayai Badan Pengungsi Palestina, UNRWA

Pemerintahan Partai Buruh baru Inggris mengumumkan pada Jumat (19/7) bahwa mereka akan melanjutkan pendanaan untuk badan pengungsi Palestina PBB, UNRWA. Langkah tersebut merupakan perubahan besar pertama dalam pendekatan mereka terhadap konflik Israel-Palestina setelah memenangkan kekuasaan awal bulan ini.

Inggris adalah salah satu dari beberapa negara yang menghentikan pendanaan mereka untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) setelah Israel menuduh beberapa staf badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober yang memicu perang Gaza.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan kepada parlemen bahwa ia diyakinkan bahwa badan tersebut memiliki “standar netralitas tertinggi,” termasuk meningkatkan pemeriksaan. UNRWA sendiri bertugas untuk menyediakan pendidikan, kesehatan, dan bantuan kepada jutaan warga Palestina.

Lammy menyebut bahwa UNRWA adalah tulang punggung operasi bantuan di Gaza yang memasok makan sekitar setengah dari populasi wilayah tersebut. Pemerintah akan menyediakan dana baru sebesar 21 juta pound ($27 juta) untuk badan tersebut.

Lammy mengatakan malnutrisi di Gaza sekarang sangat parah sehingga para ibu tidak dapat memproduksi ASI untuk anak-anak mereka. Tingkat diare 40 kali lipat dari angka normal dan polio telah terdeteksi.

“Bantuan kemanusiaan adalah kebutuhan moral dalam menghadapi bencana seperti ini, dan lembaga bantuanlah yang memastikan dukungan Inggris menjangkau warga sipil di lapangan,” katanya. “UNRWA sangat penting dalam upaya ini. Tidak ada lembaga lain yang dapat menyalurkan bantuan sebesar yang dibutuhkan.”

Advertisment:

Perubahan kebijakan pemerintah terjadi setelah kemenangan besar Partai Buruh dalam pemilu dirusak oleh hilangnya lima kursi dari kandidat independen pro-Palestina.

Partai Buruh menghadapi kritik setelah awalnya terlihat menerima taktik Israel di Gaza, termasuk memutus pasokan air dan listrik, dan secara bertahap mengubah posisi partai tersebut ke arah mendukung gencatan senjata segera.

Israel menuduh UNRWA bersekongkol dengan Hamas, dan mengatakan bahwa kelompok Islam militan itu tertanam dalam infrastruktur badan PBB tersebut.

Sebuah kajian, yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna, yang diterbitkan pada April mengatakan Israel tidak memberikan bukti atas tuduhannya bahwa ratusan stafnya adalah anggota kelompok militan.

Negara-negara lain termasuk Jepang, Jerman, Italia, Australia dan Kanada telah melanjutkan pendanaan untuk badan tersebut.

Pada bulan Februari, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu David Cameron mengatakan dia menginginkan “jaminan mutlak” bahwa UNRWA tidak akan mempekerjakan staf yang bersedia menyerang Israel.

Cameron digantikan oleh Lammy sebagai menteri luar negeri setelah Partai Buruh menang telak dalam pemilu 4 Juli. [ah/ft]