Pemkab Sitaro fokus pada perbaikan daerah dan optimalisasi ekonomi Tahun 2025

SITARO, ZONAUTARA.com – Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sitaro, Joi Oroh, memaparkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna bersama DPRD pada Senin, 29 Juli 2024 di Ruang Rapat DPRD Sitaro.

Dalam penjelasannya, Pj Bupati Sitaro Joi Oroh menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS adalah langkah krusial dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen ini mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Penyusunan KUA diharapkan dapat menjadi jembatan antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah menyusun KUA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025, yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Joi Oroh menambahkan bahwa KUA-PPAS berfungsi sebagai kerangka acuan untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah dilakukan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan ekonomi daerah difokuskan pada upaya mengoptimalkan kinerja perekonomian hingga akhir tahun 2025, dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ekonomi.

“Dampak dari pergerakan ekonomi ini akan mampu mempengaruhi sektor lainnya. Saya harap arah kebijakan ekonomi ini dapat membantu, khususnya dalam pemulihan pasca bencana erupsi Gunung Api Ruang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujar Oroh.

Penyusunan KUA-PPAS dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang telah disusun untuk tahun anggaran 2025.

Kebijakan di Bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan: KUA-PPAS mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

“Kebijakan ekonomi daerah disusun dengan prinsip kehati-hatian untuk mengoptimalkan kinerja perekonomian hingga akhir tahun 2025,” ucap Oroh

“Kebijakan ekonomi diharapkan dapat membantu pemulihan pasca bencana erupsi Gunung Api Ruang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” tambahnya.

Dengan demikian, Pemkab Kepulauan Sitaro berkomitmen untuk menjalankan perencanaan dan penganggaran yang terarah dan terukur, guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.