ZONAUTARA.com – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), serta Sumatera Barat (Sumbar) sejak akhir November terus menunjukkan perkembangan memilukan, dengan total korban jiwa mencapai 753 orang per Rabu (3/12/2025) pagi ini, disusul 650 jiwa hilang dan 2.600 lainnya luka-luka.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diakses secara realtime melalui Dashboard Geoportal Data Bencana, mendata 3,3 juta jiwa terdampak secara keseluruhan, termasuk 2,1 juta pengungsi yang bergantung pada bantuan darurat, sementara kerusakan infrastruktur menjangkau ribuan rumah dan fasilitas publik.
Pemerintah pusat mempercepat distribusi logistik dan rekonstruksi, meski hujan lebat yang diprediksi berlanjut hingga akhir pekan menjadi hambatan utama dalam operasi pencarian dan evakuasi. Dipicu oleh curah hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar dan pengaruh La Nina, bencana ini telah melumpuhkan 50 kabupaten/kota di ketiga provinsi.
Korban dan kerusakan makin parah
Proses pencarian jenazah oleh tim gabungan TNI-Polri-Basarnas dan relawan terus berlangsung, meski akses ke daerah terpencil seperti Gayo Lues di Aceh dan Tapanuli Selatan di Sumut masih sulit ditempuh. Berdasarkan data Pusdatin BNPB per 3 Desember 2025, rincian korban meninggal adalah 218 jiwa di Aceh, 301 di Sumut, dan 234 di Sumbar. Korban hilang total di tiga provinsi mencapai 650 orang, sementara korban luka-luka total 2.600 jiwa dengan distribusi terparah di Aceh.
Dampak populasi semakin meluas, dengan 1,5 juta jiwa terdampak di Aceh, diikuti 1,7 juta di Sumut (538.000 pengungsi) dan 141.800 di Sumbar (106.200 pengungsi). Kerusakan material mencakup 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rusak sedang, dan 3.700 rusak ringan secara keseluruhan, plus 39,34 persen jembatan hancur, 42,5 persen fasilitas pendidikan rusak, 16,97 persen tempat ibadah, dan 1,18 persen fasilitas kesehatan.
Di Sumut, longsor di Deli Serdang dan Tapanuli Tengah menewaskan tambahan 18 jiwa semalam, sementara di Sumbar, banjir di Padang Pariaman memutus akses ke 12 desa. Kerugian ekonomi diperkirakan Rp68,6 triliun, setara lebih dari penerimaan sektor tambang nasional, menurut Center of Economic and Law Studies (Celios).
Penanganan darurat diintensifkan
Pemerintah pusat, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, telah mengerahkan sumber daya maksimal sejak 25 November. Pada Selasa malam, Prabowo menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memperbaiki jalur jalan darurat di Aceh, Sumut, dan Sumbar, serta mempercepat evakuasi korban hilang.
Kementerian Sosial menjamin pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi ribuan pengungsi, dengan anggaran dialokasikan dari penghematan nasional. Kementerian PUPR melaporkan kemajuan normalisasi sungai di Aceh Tenggara, sementara Kemensos mendirikan dapur umum dan menyalurkan bantuan Rp2,6 miliar berupa logistik dasar.
Kabar positif muncul dari penurunan muka air di sebagian Sumbar berkat operasi modifikasi cuaca, memungkinkan evakuasi 500 warga di Agam pada Selasa pagi. Basarnas telah mengevakuasi 1.200 jiwa sejak Minggu, dengan bantuan Starlink yang digratiskan hingga akhir Desember untuk komunikasi darurat.
Status tanggap darurat diperpanjang: Aceh hingga 11 Desember, Sumbar hingga 8 Desember, dan Sumut secara bertahap. Namun, desakan untuk naikkan ke status bencana nasional semakin kencang
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menuding deforestasi 1,4 juta hektare hutan selama 2016-2025 akibat 631 perusahaan tambang, sawit, dan PLTA sebagai pemicu utama.
“Curah hujan hanya pemicu; kerusakan DAS di Bukit Barisan membuat bencana ini ekologis,” tegas Direktur JPIK Muhammad Ichwan. Penemuan kayu gelondongan di arus banjir Sumut memperkuat tudingan pembalakan liar.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung membantah keterkaitan langsung dengan tambang emas, tapi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berjanji akan melakukan verifikasi lapangan.
Sentimen di X menunjukkan solidaritas publik melalui #PrayForSumatera, tapi juga kritik tajam terhadap kebijakan lingkungan, termasuk desakan penetapan status darurat bencana nasional.
