ZONAUTARA.com – Rapat dengar pendapat gabungan komisi DPRD Sitaro bersama pemerintah daerah pada Selasa (9/12/2025), berlangsung hangat.
Pembahasan mengerucut pada persoalan yang dianggap paling mendesak, yaitu belum terbayarkannya sejumlah hak ASN dan tenaga honor termasuk gaji, TPP, Honor Sitaro Mengajar, hingga hak PPPK sebelum diangkat, khususnya di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Ketua DPRD Sitaro, Djon Janis, menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut, mengingat masyarakat Sitaro mayoritas beragama Kristen dan sedang memasuki masa persiapan Natal dan Tahun Baru.
“Minggu kedua bulan ini sudah banyak kesibukan rumah tangga dalam rangka persiapan Natal dan Tahun Baru. Mereka sangat berharap gaji dan honor mereka bisa segera dibayarkan,” ujar Janis dalam rapat tersebut.
Janis juga menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran hak ASN terjadi akibat APBD Perubahan yang belum memiliki diktum anggaran serta belum terbitnya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Perubahan Kedua.
Menurutnya, ketidakjelasan ini membuat ASN akhirnya mengadu ke DPRD Sitaro sebagai wakil rakyat.
“Beberapa kali instansi terkait sudah kami ingatkan. Karena ini sudah akhir tahun, wajar jika para ASN mengadu ke pemerintah atasan mereka, dan ketika tidak ada kejelasan, mereka datang mengadu ke DPRD,” tegasnya.
Bahkan, sebagai bentuk sikap tegas, Janis menyatakan siap menolak menandatangani persetujuan bersama hasil harmonisasi APBD Induk 2026, apabila pemerintah daerah tidak memberi kepastian penyelesaian hak-hak ASN.
“Dua lembaga ini, DPRD dan pemerintah daerah, saya harapkan bisa bekerja sama sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tidak ada yang saling membawahi, hanya saling mengingatkan. Tapi kalau hak ASN saja tidak jelas, bagaimana kami mau lanjut menandatangani berita acara APBD Induk 2026?” tandasnya.
Meski demikian, Ketua DPRD Sitaro ini tetap berharap proses penerbitan Perkada Perubahan Kedua dapat berjalan lancar. Ia mengaku mendapat informasi bahwa secara umum tidak ada masalah dalam proses tersebut.
“Saya mendengar informasi bahwa sebenarnya tidak ada masalah, hanya ada beberapa item yang dikeluarkan. Dan untuk gaji, itu tidak masalah. Kita doakan bersama agar Perkada Perubahan Kedua bisa segera selesai,” ucapnya.
Di hadapan pemerintah daerah, Janis kembali menekankan bahwa kepastian pembayaran gaji, TPP, dan honor merupakan kebutuhan mendasar yang wajib diprioritaskan.
“Ini bukan soal administrasi semata. Ini soal hajat hidup ASN dan honorer kita yang sedang mempersiapkan kebutuhan keluarga di akhir tahun,” tutupnya.
Sementara itu, Sekertaris daerah (Sekda) Sitaro, Denny D.Kondoj menyampaikan saat ini pemerintah sedang berupaya untuk mengatur pembayaran hak dari para ASN.
Salah satu yang ditunggu pemerintah adalah persetujuan Peraturan Kepala daerah (Perkada) sebab APBD Perubahan tidak dibahas sebelumnya.
“Ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab masalah kita dan saat ini masih menunggu hasil harmonisasi dari Kementerian hukum. Di maklumilah karena kita tidak ada Perda Perubahan maka ketika ada item yang diperjuangkan lewat perubahan Perkada, kementerian mencermati lebih detail namanya juga Kementerian hukum semua harus sesuai hukum,” kata Kondoj.
Dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Sitaro, Sekda juga memastikan untuk hak para ASN akan tetap terbayarkan, meski ada potensi pembayaran tidak penuh di tahun ini namun bisa dibayarkan selisihnya di tahun depan.
“Kita berusaha membayar sesuai kemampuan di tahun ini, bisa jadi tidak penuh tapi bisa dibayar di tahun depan. Dan jika kemungkinan terburuk Perkada tidak selesai di tahun ini kita tetap menyediakan posnya di tahun depan,” ungkap Kondoj.
***
