ZONAUTARA.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan harapannya agar rencana perubahan ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu tidak menggangu partai-partai lainnya. Saat ini, perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold masih dalam proses pengkajian oleh masing-masing fraksi di DPR dan belum ada angka final yang diusulkan dalam RUU tersebut.
“Kita lagi lihat untuk ambang batas yang kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai yang lain,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Selasa (22/4). Belum dilakukan pembahasan lebih lanjut ataupun koordinasi dengan partai-partai terkait usulan ini.
Pembahasan RUU Pemilu, kata Dasco, masih dalam tahap simulasi dan kajian internal fraksi di DPR. Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru merampungkan RUU tersebut agar tidak kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita ya bukan apa-apa, jangan sampai nanti kita buru-buru atau cepat-cepat UU Pemilu, nanti ada lagi yang gugat,” katanya.
Meskipun demikian, tahapan pemilu tetap bisa berjalan tanpa terganggu, bahkan jika RUU Pemilu belum diselesaikan hingga akhir 2026. “Dengan UU Pemilu yang lama, tahapan itu tetap bisa jalan,” tuturnya. Dasco memastikan bahwa RUU Pemilu tidak akan dibahas di menit-menit akhir, untuk menghindari hasil yang kurang baik atau tidak sempurna.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengungkap 10 isu perubahan dalam RUU Pemilu, termasuk sistem pemilu legislatif, ambang batas parlemen dan presiden, jumlah kursi per daerah pemilihan, serta sistem konversi suara menjadi kursi di DPR. Lima isu di antaranya merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
