ZONAUTARA.com – Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa rencana pemberian overflight access atau akses lintas udara bagi pesawat militer Amerika Serikat tidak akan mengancam kedaulatan Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga kedaulatan negara sesuai amanat rakyat. “Saya kira kedaulatan, kepentingan nasional itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang utama. Itu satu,” ujarnya dalam wawancara usai konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Sugiono menekankan pentingnya upaya mempertahankan kedaulatan negara karena pemerintahan Prabowo dipilih untuk menjalankan konstitusi dan undang-undang. “Ada aspek kedaulatan di situ, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum di situ. Jadi, saya tidak melihat urusannya sama menyeret Indonesia ke dalam konflik global,” tambahnya.
Rencana overflight access ini masih dalam tahap pembahasan intensif antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Sugiono memastikan, mekanisme overflight access akan sepenuhnya diatur oleh Indonesia. “Kalau berbicara mengenai overflight access merupakan satu intens ya, yang disampaikan oleh pihak Amerika, yang kemudian juga kan akan melewati proses dan mekanisme pembahasan. Mekanismenya seperti apa dan sebagainya-sebagainya itu di Indonesia,” jelas dia.
Sugiono juga mengungkapkan bahwa Indonesia membuka peluang melakukan kerja sama serupa dengan negara lain. Hal ini sejalan dengan prinsip politik bebas aktif yang dianut Indonesia. “Jadi, jangan kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyeret Indonesia dan apa, mengancam kedaulatan. Dengan situasi dunia yang seperti ini, ya Indonesia mau tidak mau akan terdampak apa pun yang terjadi di dunia ini,” tegas Sugiono.
Penerapan overflight access ini muncul setelah beredarnya dokumen pertahanan rahasia AS yang mengungkap rencana mengamankan akses penerbangan tanpa batas bagi pesawat militer AS melalui wilayah udara Indonesia. Dokumen tersebut mengusulkan kesepahaman formal agar Indonesia mengizinkan penerbangan militer AS untuk operasi darurat, misi tanggap krisis, dan latihan militer yang disepakati bersama.
Diolah dari laporan Tirto.id.
