ZONAUTARA.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan baru terkait ketenagakerjaan pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Kebijakan pertama yang diumumkan adalah penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labor Organization nomor 188. Konvensi ini mencakup perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan. Dalam pernyataannya, Prabowo menjelaskan bahwa sekitar enam juta nelayan Indonesia akan merasakan perbaikan hidup.
“Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Semuanya, nanti kurang lebih ada enam juta nelayan, yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia. Hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera,” ungkap Prabowo.
Kedua, Presiden Prabowo juga menekan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Daring. Aturan ini memberikan jaminan kesehatan kerja dan minimal 92 persen bagi hasil dari tarif pelanggan untuk mitra pengemudi transportasi daring.
Tidak hanya itu, Prabowo menyatakan pemerintah akan mempercepat pembangunan satu juta hunian terjangkau bagi pekerja tahun ini. Dia berharap inisiatif ini dapat mengurangi beban biaya tempat tinggal bagi para pekerja.
“Saudara-saudara, tadi kalian mengatakan penghasilan kalian 30 persen untuk kontrak (mengontrak rumah). Nanti, nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi, yang tadi 30 persen untuk kontrak kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri,” kata Prabowo.
Keempat, ia juga telah menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan bersama Dewan Perwakilan Rakyat tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan serikat buruh untuk perlindungan hak pekerja yang lebih kuat.
“Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai dan Undang-Undang itu harus berpihak kepada kaum buruh,” tambah Prabowo.
Diolah dari laporan Antara.
