ZONAUTARA.com – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tepat. Pernyataan ini terkait dengan kerugian keuangan negara yang dihasilkan dari proyek tersebut.
Dalam kasus ini, empat terdakwa, yakni eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, mantan Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam, mantan Direktur SMP Mulyatsyah, dan mantan Direktur SD Sri Wahyuningsih, sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
Suparji menegaskan bahwa setiap terdakwa harus bertanggung jawab sesuai perannya masing-masing. Ia juga mengimbau kepada hakim dan publik untuk lebih mempercayai bukti digital daripada sekadar pernyataan lisan. “Bukti pertemuan, bukti digital seperti chat adalah yang harus dipercaya karena tidak bisa direkayasa lagi,” ujar Suparji dalam keterangannya pada Sabtu (2/5/2026).
Lebih lanjut, Suparji menyoroti peran Ibrahim Arief dalam memberikan rekomendasi pengadaan Chromebook. Ia mengungkapkan bahwa rekomendasi itu menjadi pemicu proyek yang merugikan keuangan negara. “Seandainya dia tidak memberikan rekomendasi itu, maka tidak akan terjadi pekerjaan itu,” jelasnya.
Di sisi lain, Tim Kuasa Hukum Ibrahim Arief, R. Bayu Perdana, menilai tuntutan uang pengganti Rp16,9 miliar menyimpang dari dakwaan dan fakta persidangan. Bayu menekankan pentingnya konsistensi antara surat dakwaan dan tuntutan. “Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi terdakwa,” ujarnya.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
