ZONAUTARA.com – Pemerintah Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten menyebutkan bahwa penerapan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya berjalan optimal, disiplin, dan produktif. Kebijakan model kerja fleksibel ini dianggap memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai dan efisiensi anggaran daerah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Beni Rahmat, menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan, skema hybrid working ini sesuai dengan harapan. “Setiap minggunya kami melakukan evaluasi, memonitor, memantau terhadap kegiatan WFH di masing-masing perangkat daerah. Dan Alhamdulillah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh mengikuti ketentuan kaitan dengan WFH,” ujar Beni di Tangerang, Jumat (1/5).
Beni memaparkan bahwa selama pemantauan, pelaksanaan WFH satu kali dalam sepekan menunjukkan hasil positif. Aparatur tetap produktif dan memenuhi target kerja tanpa kendala berarti. Mekanisme presensi digital baik WFO maupun WFH menjadi indikator utama keberhasilan. “Jadi sangat baik pelaksanaannya, tetap produktif, tetap melaksanakan kegiatannya dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekitar 100 persen tingkat kepatuhannya, semua melaksanakan kegiatan WFH, melaksanakan kegiatan WFO,” katanya.
Selain produktivitas, Beni menambahkan bahwa kebijakan dari pemerintah pusat ini membantu pemerintah daerah melakukan efisiensi operasional, termasuk pengurangan beban listrik kantor dan penghematan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM). “Terus yang keduanya, fasilitas yang ada di ruangan kerja yang ditinggalkan, seperti AC mati, listrik mati, air mati, semuanya pasti akan berdampak kepada efisiensi hasilnya,” tambah Beni.
Kebijakan WFH sebagian merupakan respons atas instruksi pusat untuk efisiensi penggunaan BBM. Namun, skema ini tidak berlaku bagi semua ASN. Pemkab Tangerang memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dengan mewajibkan ASN di sektor teknis untuk bekerja luring sepenuhnya. “Bagi OPD-OPD yang langsung menerima pelayanan dengan masyarakat atau bersentuhan dengan masyarakat itu tetap full, begitu kan. Contoh misalkan puskesmas, ya, rumah sakit, terus juga Kecamatan, Disdukcapil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perizinan,” tegas pihak pemerintah daerah.
Dengan penerapan yang terukur ini, Pemkab Tangerang berharap skema kerja hybrid dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan kerja ASN tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
