ZONAUTARA.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hasil rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/4/2026). Dalam pertemuan itu, dibahas mengenai harga minyak mentah dunia dan rencana penataan sektor pertambangan.
“Tadi saya kebetulan dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan termasuk di dalamnya adalah harga crude BBM terhadap ICP,” kata Bahlil, setelah rapat di Istana Negara, Selasa (5/5/2026).
Bahlil juga menambahkan bahwa negara berupaya untuk memiliki banyak wilayah tambang terkait dengan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.
“Khususnya pertambangan-pertambangan baik yang lama maupun yang baru itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal,” ujar Bahlil.
Dia menjelaskan penataan tersebut akan dilakukan melalui perubahan skema pembagian hasil antara badan usaha dan pemerintah, dengan contoh-contoh dari pengelolaan migas seperti cost recovery dan gross split.
“Kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta,” jelasnya lebih lanjut.
Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap memberikan izin atau konsesi kepada pihak swasta atau badan usaha untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Namun, ada tambahan instrumen yang memungkinkan negara mengoptimalkan penerimaan.
“Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang-lah dengan negara, dan negara harusnya kan mendapatkan porsi yang lebih besar,” tegas Bahlil.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
