ZONAUTARA.com – Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik berbasis baterai adalah sebesar 0 persen. Kebijakan ini memberikan keuntungan bagi pemilik mobil dan motor listrik di seluruh Indonesia.
Namun, istilah “Pajak Rp 0” tidak berarti bahwa pemilik kendaraan listrik tidak perlu membayar apapun saat melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan. Ada komponen biaya lain berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masih wajib dibayarkan oleh pemilik kendaraan.
Untuk perpanjangan STNK tahunan, pemilik kendaraan listrik harus membayar biaya non-pajak, meskipun tarif PKB adalah nol. Biaya administrasi STNK ini digunakan untuk pemeliharaan data dan penerbitan dokumen resmi. Proses pembayaran ini dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi digital seperti Signal (Samsat Digital Nasional).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menetapkan bahwa tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk mobil dan motor listrik tetap Rp0 hingga tahun 2026. Sistem ini mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Perhitungan pajak untuk kendaraan listrik saat ini didasarkan pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), bobot kendaraan, dan tarif pajak daerah yang berlaku, sehingga setiap kepemilikan kendaraan listrik masuk dalam basis pemungutan pajak daerah.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
