ZONAUTARA.com – Kunjungan kerja Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, pada Sabtu (9/5/2026) menjadi momentum krusial bagi kedaulatan negara.
Namun, di balik kemegahan seremoni di ujung utara NKRI tersebut, muncul tanda tanya publik mengenai absennya Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, beserta jajaran Forkopimda di lokasi penyambutan.
Dalam pernyataan yang disampaikan Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfo Sulut, Clif Rigel Wangke menyebutkan, alih-alih masalah teknis, ketidakhadiran orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai ini ternyata merupakan wujud nyata dari kepatuhan terhadap sistem komando negara.
Secara faktual, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan persiapan paripurna. Hingga Jumat malam, seluruh perangkat protokoler dan pengamanan VVIP telah dinyatakan siap operasi.
Sebanyak 23 manifest rombongan Gubernur Sulut dan Forkopimda sejatinya dijadwalkan bertolak ke Miangas pada pukul 06.00 WITA menggunakan pesawat Cessna milik TNI Angkatan Udara. Namun, rencana tersebut berubah total sesaat sebelum keberangkatan akibat adanya instruksi langsung dari istana.
Melalui Sekretaris Kabinet RI pada Jumat (8/5/2026) malam, Presiden Prabowo menginstruksikan Gubernur dan Forkopimda untuk tetap berada di Manado, guna memastikan stabilitas, pengendalian wilayah, serta kesiapsiagaan pengamanan regional selama kunjungan Presiden berlangsung di kawasan perbatasan utara NKRI.
“Dalam perspektif pertahanan negara, pengamanan Presiden tidak hanya fokus pada titik kunjungan, tetapi mencakup keseluruhan sistem keamanan wilayah secara integral,” ungkapnya.
Sebagai purnawirawan TNI, Gubernur Yulius Selvanus menunjukkan bahwa loyalitas terhadap rantai komando adalah harga mati. Baginya, menjalankan perintah presiden untuk menjaga stabilitas wilayah jauh lebih penting daripada sekadar tampil dalam bingkai kamera atau seremoni penyambutan.
Disiplin ini menegaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang solid, tidak ada ruang untuk dualisme prioritas. Ketika Kepala Negara memerintahkan standby pengamanan wilayah, maka seluruh agenda protokoler dan simbolik harus dikesampingkan.
“Di sinilah publik perlu memahami bahwa negara bekerja bukan semata pada aspek seremoni, melainkan pada sistem kendali keamanan yang terukur. Kehadiran Presiden di pulau terluar membutuhkan konsolidasi penuh seluruh elemen pengamanan, baik yang berada di titik kunjungan maupun di pusat kendali wilayah,” terangnya.
Menurutnya, absennya Gubernur Sulut di Miangas tidak boleh dibaca sebagai bentuk kurangnya penghormatan kepada Kepala Negara. Sebaliknya, hal ini adalah bentuk penghormatan tertinggi—sebuah manifestasi dari etika kenegaraan yang menempatkan tanggung jawab strategis di atas kepentingan pencitraan.
Ia memperjelas bahwa di tengah dinamika informasi dan opini publik yang sering terjebak pada simbol dan persepsi visual, negara membutuhkan pemimpin yang mampu membedakan antara popularitas seremoni dan tanggung jawab strategis. Dan pada titik inilah, kepatuhan terhadap komando Presiden menjadi bukti bahwa stabilitas negara tetap ditempatkan di atas kepentingan pencitraan.
