ZONAUTARA.com – Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan bahwa Jawa Barat menjadi wilayah di Indonesia yang paling banyak mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama dalam industri yang bergantung pada bahan baku minyak dan plastik. “Yang pasti di daerah Jawa Barat, tentunya bahan-bahan bakunya tergantung dengan minyak, plastik, yang tentunya akan terdampak dengan kondisi perekonomian dan perang yang saat ini terjadi,” kata Saiful saat ditemui di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Berdasarkan data yang dirilis oleh Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga periode Januari-April 2026, jumlah pekerja di Indonesia yang terkena PHK telah mencapai 15.425 orang. Jawa Barat mencatat angka tertinggi dengan 3.339 pekerja terdampak, mewakili 21,65% dari total kasus PHK secara nasional.
Diikuti setelah Jawa Barat, Kalimantan Selatan mencatatkan 1.581 pekerja yang terkena PHK, Banten dengan 1.536 pekerja, Jawa Timur sebanyak 1.367 pekerja, dan Kalimantan Timur mencatatkan 1.237 pekerja yang mengalami PHK.
Saiful menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan kini tengah memetakan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK agar mereka dapat mengakselerasi proses pencairan hak pekerja jika gelombang PHK berlanjut. “Kita sedang menata dan memastikan perusahaan-perusahaan mana yang potensi akan PHK, dan kita sudah siapkan datanya. Ini akan kita bergerak aktif menghubungi para pemberi kerja untuk memastikan bahwa nanti kalau memang terjadi PHK, maka hak-hak dari pekerja bisa kita pastikan mereka segera bisa terima,” ujarnya.
Meski BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki data detail mengenai perusahaan atau sektor spesifik yang akan melakukan PHK, Saiful menegaskan bahwa pihaknya akan bergerak proaktif melayani dan memastikan hak pekerja terdampak dapat terpenuhi dengan cepat. “Di mana dan seperti apa itu kami tidak memiliki data. Tetapi yang pasti, kami akan langsung melakukan proaktif dan siap untuk segera memberikan hak-hak bagi para pekerja yang akan terdampak PHK,” pungkasnya.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
