ZONAUTARA.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tax amnesty tidak akan dijalankan selama masa jabatannya kecuali ada perintah langsung dari Presiden. Hal ini disampaikan dalam wawancara setelah pelantikan delapan pejabat baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Purbaya mengungkapkan bahwa pelaksanaan tax amnesty memiliki banyak area abu-abu yang dapat memicu kompleksitas dan potensi risiko hukum. “Kecuali ada perintah dari presiden, saya tidak akan menjalankan tax amnesty selama saya jadi Menteri,” kata Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan pentingnya melindungi pegawai DJP dari ketidakpastian yang dapat berujung pada tuntutan hukum. Ia berharap agar staf bisa bekerja dengan tenang, melaksanakan tugas yang ada dengan disiplin dan menjaga integritas.
Saya melindungi teman-teman di pajak (DJP). Ke depan, kita tidak akan lagi menjalankan tax amnesty, kecuali diperintah oleh Bapak Presiden, supaya Anda bisa bekerja dengan tenang, jalankan saja yang ada sekarang dengan disiplin dan terus menjaga integritas,” tegas Purbaya.
Purbaya juga berpesan kepada pejabat DJP yang baru dilantik untuk mengedepankan integritas dalam pelaksanaan tugas perpajakan. Ia menegaskan bahwa kerusakan integritas dapat merusak sistem dan menghilangkan kepercayaan publik, meskipun target tercapai.
Sebelumnya, Purbaya telah memastikan bahwa tidak akan ada pemeriksaan ulang terhadap harta yang diungkapkan oleh wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II. Pernyataan ini bertujuan untuk meluruskan informasi sebelumnya dari Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
Diolah dari laporan Antara.
