ZONAUTARA.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang dikenal dengan nama Gus Ipul, menonaktifkan sementara dua pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat. Tindakan ini dilakukan untuk memperlancar pendalaman terhadap temuan evaluasi internal serta menjaga objektivitas investigasi yang tengah berlangsung.
Dua pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara. Gus Ipul menegaskan bahwa keputusan ini merupakan upaya menjaga efektivitas proses investigasi.
“Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskantugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial pada Rabu (13/5).
Gus Ipul menambahkan, langkah tersebut adalah bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa ke depan. Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Sosial berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memastikan pengadaan yang bersih dari korupsi. “Kami telah melakukan konsultasi kepada KPK, secara informal juga kami melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian supaya kami bisa melakukan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, transparan, dan bisa diterima,” jelasnya.
Dalam konteks pengadaan sepatu Sekolah Rakyat, kewenangan penggunaan anggaran ada pada Kepala Biro Umum yang menugaskan PPK untuk melaksanakan pengadaan. Gus Ipul menekankan bahwa setiap tahap memiliki tanggung jawab dan proses yang harus diikuti. Selain itu, dia meminta Sekjen Robben Rico untuk melakukan rasionalisasi anggaran dan penguatan kapasitas tim pengadaan. Plt Inspektur Jenderal Dody Sukmono ditugaskan melanjutkan evaluasi dan investigasi.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
