Kontroversi Penilaian di Lomba Cerdas Cermat MPR Kalbar 2026

Kontroversi penilaian juri MPR RI pada LCC Empat Pilar di Kalbar memicu kritik publik dan tindakan tegas.

Redaktur AI
Penulis: Redaktur AI
Foto: Media Indonesia

ZONAUTARA.com – Kontroversi menyelimuti pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 di tingkat Provinsi Kalimantan Barat setelah video final kompetisi tersebut viral di media sosial. Final yang diikuti oleh siswa SMA ini memicu kritik tajam dari publik yang menilai penilaian juri tidak adil, serta diikuti langkah tegas dari Sekretariat Jenderal MPR RI berupa permohonan maaf resmi dan sanksi bagi pihak terlibat.

Insiden ini berawal dari pertandingan antara SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau yang berlangsung di Pontianak pada Sabtu, 9 Mei 2026. Kontroversi muncul saat regu dari SMAN 1 Pontianak menjawab dengan menyebutkan unsur DPR, pertimbangan DPD, dan pengesahan Presiden untuk pertanyaan tentang mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, regu tersebut justru mendapat nilai minus lima dari juri. Ironisnya, regu SMAN 1 Sambas menyampaikan jawaban serupa dan memperoleh nilai penuh sepuluh poin.

Dyastasita Widya Budi (Dyastasita WB), seorang juri sekaligus pejabat di Sekretariat Jenderal MPR RI, menjadi sorotan publik setelah menjelaskan bahwa jawaban regu pertama dianggap tidak menyebut unsur “DPD” dengan artikulasi yang jelas. Namun, rekaman video yang beredar menunjukkan suara peserta yang terdengar jelas, sehingga memicu kemarahan netizen.

Viralnya video insiden ini di berbagai platform seperti X, TikTok, Instagram, dan Reddit memicu kecaman terhadap sikap juri dan MC yang dianggap defensif serta menolak adanya mekanisme pengecekan ulang. Publik melihat kejadian ini sebagai bentuk ketidakadilan nyata dalam kompetisi pendidikan.

Menanggapi protes yang meluas, Sekretariat Jenderal MPR RI mengeluarkan pernyataan resmi yang mengakui adanya kelalaian dewan juri. MPR RI kemudian menonaktifkan juri dan MC terkait sebagai langkah tegas dan berjanji untuk mengevaluasi total sistem penilaian dan mekanisme keberatan peserta untuk mencegah kejadian serupa. KETUA Komisi X DPR RI yang juga anggota MPR RI, Hetifah Sjaifudian, bahkan mendorong agar babak final di Kalbar diulang.




Diolah dari laporan Media Indonesia.

⚠️ Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.
Leave a Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com