ZONAUTARA.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Yusril menyebut kritik yang muncul dalam film tersebut tergolong wajar meskipun judulnya terkesan kontroversial. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing hanya oleh judul film.
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5). Ia mendorong publik untuk menonton, berdiskusi, dan memperdebatkan isi film tersebut secara terbuka, supaya masyarakat lebih kritis dan terbuka untuk perdebatan pro dan kontra.
Film Pesta Babi diketahui menyoroti dampak proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat adat. Yusril menekankan bahwa pemerintah dapat menggunakan kritik dalam film itu sebagai sarana evaluasi proyek di lapangan. “Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” jelasnya.
Pembukaan lahan di Papua Selatan yang menjadi topik film, merupakan bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun demikian, Yusril mengakui bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik mengenai pelaksanaan PSN. “PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat ” katanya.
Lebih lanjut, Yusril membantah terjadi larangan resmi dari pemerintah terhadap pemutaran atau nobar film ini. Ia mencatat bahwa beberapa acara nobar di kampus tetap berlangsung lancar dan jika ada pembubaran yang terjadi, bukanlah perintah dari pemerintah atau aparat penegak hukum yang terpusat.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
