ZONAUTARA.com – Indonesia menghadapi tantangan serius dalam memanfaatkan bonus demografi karena tingginya ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan profesi yang dijalani (mismatch). Studi terbaru dari NEXT Indonesia Center mengungkapkan bahwa mayoritas tenaga kerja di Indonesia memiliki profesi yang tidak relevan dengan latar belakang pendidikan mereka. Data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2023 menunjukkan bahwa mismatch vertikal di Indonesia telah mencapai angka 57,3 persen. Sebanyak 40,4 persen pekerja tergolong undereducated, yaitu bekerja pada posisi yang memerlukan kualifikasi di atas pendidikan yang mereka miliki, sementara 16,9 persen lainnya justru overeducated atau bekerja di bawah kualifikasinya.
Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (17/05/2026), menyatakan bahwa ketidaksinkronan antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri menciptakan inefisiensi masif. “Kita sedang menghadapi situasi di mana ijazah sering kali tidak menjadi tiket utama di pasar kerja. Ketidaksinkronan antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri telah menciptakan inefisiensi masif yang jika dibiarkan akan menjadi ‘bom waktu’ bagi pembangunan nasional,” ujarnya. Kondisi ini paling terasa pada lulusan pendidikan tinggi, dengan lebih dari separuh sarjana bekerja di posisi yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pasar kerja Indonesia masih sangat bergantung pada sektor informal dengan porsi 56-60 persen. Pada Februari 2026, terdapat 87,74 juta pekerja informal yang jauh melampaui 59,93 juta pekerja formal. Dominasi sektor informal ini menambah parah mismatch vertikal karena biasanya tidak mensyaratkan keterampilan spesifik sesuai jenjang pendidikan.
Selain masalah vertikal, mismatch horizontal juga cukup memprihatinkan dengan sekitar 33,5 persen lulusan pendidikan tinggi bekerja di bidang yang tidak relevan dengan latar belakang studinya. Herry menambahkan, “Sangat ironis melihat lulusan DI/II/III memiliki tingkat mismatch horizontal mencapai 42,03 persen.” Dampak dari mismatch vertikal ini memicu wage penalty atau upah yang tidak sepatutnya, dengan pekerja dalam posisi tidak sesuai cenderung menerima upah yang stagnan dan lebih rendah.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, berkomitmen untuk meningkatkan kesesuaian antara lembaga vokasi dan kebutuhan pasar. Namun, NEXT Indonesia Center menekankan perlunya transformasi struktur ekonomi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas dan sistem informasi yang adaptif agar pilihan karir dan pendidikan sesuai kebutuhan industri. “Kita butuh sistem informasi yang adaptif agar pilihan karir dan pendidikan tidak lagi didasarkan pada asumsi atau tren sesaat, melainkan pada kebutuhan nyata industri yang bisa menyelamatkan masa depan generasi produktif di Indonesia,” tuturnya.
Diolah dari laporan Tirto.id.
