Rapat Paripurna DPR Jadi Ujian Kepercayaan Pasar

Rapat Paripurna DPR dinilai sebagai ujian kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi, terutama kehadiran Presiden Prabowo sebagai sinyal kebijakan.

Redaktur AI
Penulis: Redaktur AI
Foto: Media Indonesia

ZONAUTARA.com – Kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR dinilai akan menjadi perhatian pelaku pasar dan usaha. Mereka menganggap rapat tersebut tidak sebatas agenda politik, tetapi juga memberi sinyal arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan. Di tengah kondisi ekonomi global yang menekan, stabilitas fiskal dan kepastian kebijakan dipandang sebagai faktor utama yang akan dicermati investor.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman, menyatakan ekspektasi pasar terhadap rapat paripurna ini tidak hanya bergantung pada substansi pidato Presiden, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk memberikan kepastian tentang arah kebijakan ekonomi. “Kehadiran Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPR besok akan dipersepsikan pasar dan pelaku usaha sebagai sinyal politik sekaligus sinyal arah kebijakan ekonomi ke depan,” kata Rizal, Rabu (19/5).

Rizal menambahkan, pelaku pasar akan memperhatikan seberapa kuat pemerintah dapat meyakinkan tentang stabilitas fiskal, pengelolaan utang negara, pergerakan nilai tukar rupiah, dan keberlanjutan program nasional di tengah tekanan global yang meningkat. “Pasar membutuhkan narasi yang tegas bahwa pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas APBN,” ujarnya.

Menurut Rizal, rapat paripurna juga menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan soliditas antara pemerintah dan DPR dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Investor akan memantau apakah pemerintah memiliki strategi yang jelas untuk mengendalikan defisit anggaran dan mengantisipasi potensi kenaikan beban subsidi energi akibat tingginya harga minyak mentah. Selanjutnya, pemerintah harus memastikan program prioritas tetap berjalan tanpa memperbesar tekanan fiskal.

Rizal memperingatkan bahwa komunikasi pemerintah yang terlalu normatif tanpa peta jalan kebijakan yang konkret berpotensi menimbulkan persepsi negatif di pasar. “Jika komunikasi yang disampaikan terlalu normatif tanpa roadmap yang konkret, pasar justru bisa membaca adanya gap antara optimisme politik dan realitas ekonomi,” jelasnya. Sementara itu, masyarakat berharap kehadiran Presiden mampu memberikan rasa optimisme di tengah tekanan biaya hidup dan daya beli yang melemah.




Diolah dari laporan Media Indonesia.

⚠️ Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.
Leave a Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com