ZONAUTARA.com – Inisiatif penghematan musim panas dari Rachel Reeves tampaknya tidak akan mencakup tagihan energi yang dihadapi keluarga di Inggris. Pemerintah menyebut serangkaian pengumuman dari kanselir pekan ini sebagai “Penghematan Musim Panas Hebat Inggris”.
Rachel Reeves berusaha menunjukkan pemahamannya terhadap keresahan masyarakat bahwa meski banyak perdebatan politik, biaya hidup tetap menjadi masalah utama bagi jutaan keluarga. Para menteri berupaya menyajikan kebijakan yang mereka harap dapat membantu masyarakat, alih-alih terjebak dalam perpecahan internal.
Perdana Menteri dalam wawancaranya dengan The Times menyoroti peran aktif pemerintah dalam ekonomi dan membanggakan kesepakatan perdagangan baru dengan enam negara Teluk. Beberapa tokoh senior pemerintah juga menekankan berita ekonomi yang membaik, meskipun sempat tenggelam dalam gejolak politik: pertumbuhan ekonomi yang melampaui ekspektasi dan inflasi yang turun lebih cepat dari perkiraan.
Kebijakan yang diharapkan menarik perhatian publik datang dari kanselir: berita tentang pembekuan pajak bahan bakar, rencana penyediaan cukup bahan bakar jet untuk liburan musim panas, dan perjalanan bus gratis untuk anak-anak di Inggris pada bulan Agustus.
Tidak ada rencana intervensi besar untuk membantu tagihan energi di musim panas ini. Fokus pemerintah adalah pada perencanaan kontingensi untuk musim dingin. Bantuan bersifat universal yang pernah ditawarkan, seperti pembatasan tagihan energi Liz Truss oleh Partai Konservatif, dianggap tidak mungkin diulang karena beban pada keuangan publik. Bantuan yang akan datang untuk musim dingin akan difokuskan secara terarah, meski belum jelas siapa yang akan menjadi sasaran dan tingkat dukungannya.
“Siapa yang tahu di mana kita akan berada pada bulan Oktober,” adalah kalimat yang sering terdengar dari para pejabat pemerintah.
Ketidakpastian ini tidak hanya berlaku untuk situasi internasional dan aliran bahan bakar melalui Selat Hormuz, tetapi juga kondisi domestik, termasuk siapa yang mungkin menjabat sebagai Menteri Keuangan saat itu.
Diolah dari laporan BBC News.
