ZONAUTARA.com – Pemerintah Indonesia berencana merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menambahkan ketentuan mengenai hak asasi atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, mengungkapkan bahwa hak tersebut belum termaktub dalam undang-undang yang lama. “Hak atas lingkungan belum masuk di undang-undang lama. Mendapat lingkungan yang bersih dan sehat merupakan HAM,” ungkap Mugiyanto saat acara uji publik RUU HAM baru yang diadakan di Semarang pada Kamis.
Mugiyanto menyoroti kondisi lingkungan di beberapa wilayah yang sering mengalami pencemaran, seperti polusi udara, banjir, serta banjir rob di Kota Semarang. Ia menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin udara bersih dan sehat bagi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi mereka.
Selain fokus pada lingkungan, revisi RUU HAM ini juga bakal mencakup sejumlah hal lainnya. Mugiyanto menyebut bahwa penguatan terhadap empat lembaga nasional HAM di Indonesia, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan Komnas Disabilitas, akan diatur lebih rinci dalam revisi ini.
Sebagai bagian dari perkembangan teknologi dan tuntutan zaman, revisi ini juga rencananya akan memasukkan pelindungan hak privasi di dunia maya. “Hak untuk dilupakan atau hak untuk dihapus di dunia digital akan diatur dalam RUU HAM, tentunya dengan putusan pengadilan,” tutur Mugiyanto.
Mugiyanto menambahkan bahwa proses revisi UU HAM ini masuk dalam program legislasi nasional dan diharapkan selesai pada tahun 2026. Namun, pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam menyelesaikan regulasi tersebut. “Kementerian HAM ingin memastikan keseluruhan aspek partisipasi publik yang akan memperoleh manfaat dari peraturan ini harus terlibat. Regulasi yang baik ialah regulasi yang diputuskan bersama,” pungkas Mugiyanto.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
