ZONAUTARA.com – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memastikan tidak ada tindakan diskriminasi dalam proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional 2026 di Sulawesi Selatan. BPIP menegaskan semua proses seleksi dimonitor ketat oleh instansi tersebut. “Tadi berdasarkan pertanyaan tadi bahwa ada diskriminasi, kami pastikan bahwa setiap proses itu juga dimonitor oleh BPIP. Jadi tidak ada tindakan diskriminasi tersebut,” kata Wakil Kepala BPIP Rima Agristina dalam konferensi pers di Kantor BPIP, Jumat (29/5/2026).
Rima menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel juga telah memberikan klarifikasi terkait dugaan diskriminasi tersebut. BPIP telah mengirimkan tim untuk memantau seleksi sesuai aturan yang berlaku. “Kita semua mendukung agar justru dengan peringatan Hari Lahir Pancasila terjadi harmonisasi, persatuan semuanya. Dan kami di BPIP juga ketika mendapatkan laporan-laporan, kami langsung menerjunkan tim untuk melihat apakah isu tersebut berkembang sesuai apa yang disampaikan ya, dan kami mengecek memastikan bahwa penanganannya itu sesuai dengan peraturan,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan tidak pernah ada pembatalan hasil seleksi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, di mana yang diseleksi merupakan utusan terbaik dari kabupaten dan kota. Untuk penentuan ke tingkat pusat dilakukan langsung oleh panitia seleksi pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi provinsi,” ujar Kepala Kesbangpol Sulsel Bustanul.
Menurut Bustanul, isu diskriminasi ini sempat viral di media sosial setelah seorang siswi SMA asal Kota Makassar disebut dicoret dari seleksi calon Paskibraka tingkat nasional. Ia menjelaskan bahwa hasil seleksi adalah keputusan panitia dari pemerintah pusat, yang terdiri dari BPIP, DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden.
Bustanul juga menekankan bahwa tidak ada pengumuman yang dianulir atau diganti dengan yang baru. Semua tuduhan diskriminasi diminta untuk disertai dengan data dan bukti yang jelas, bukan hanya narasi belaka. “Kalau ada anggapan menganulir atau mengganti, logikanya harus ada pengumuman awal lalu dianulir dan diganti dengan pengumuman baru. Faktanya, pengumuman seperti itu tidak ada,” tegasnya.
Diolah dari laporan Detik.
