ZONAUTARA.com– Rafia Potabuga tetap harus membeli beras, meskipun setiap musim ia menanam padi. Di Desa Langagon Induk, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), perempuan berusia 52 tahun itu menggarap sawah bersama suaminya. Untuk memulai musim tanam, mereka berutang kepada penggilingan. Hasil panen kemudian dipakai menutup biaya dan membayar pinjaman. Sering kali, yang tersisa tidak cukup untuk kebutuhan keluarga.

“Sama saja gali lubang tutup lubang. Bukan untung tapi membawa pulang utang untuk dibayar dengan musim berikutnya,” katanya kepada tim Zonautara, 9 April 2026.

Hari itu Rafia baru menyelesaikan panen yang menurutnya terlambat karena sulit mengakses mesin pemanen. Persoalan air menambah beban. Saluran yang ia andalkan tidak selalu menyediakan pengairan ketika diperlukan. Pulang dari sawah, ia masih harus menghitung belanja dapur dan mencari penghasilan tambahan.

“Kalau begini, tidak cukup. Jadi harus cari tambahan. Kadang pinjam lagi atau putar otak apa yang bisa dijual,” katanya.

Pengalaman Rafia tampak janggal di daerah yang dikenal sebagai lumbung beras Sulawesi Utara. Sebutan itu tidak hanya hidup dalam ingatan warga. Dokumen perencanaan Bolmong mengaitkan pengembangan wilayahnya dengan fungsi lumbung pangan. Dalam visi lama RPJPD 2005–2025, daerah ini bahkan disebut sebagai “Lumbung Pangan Indonesia Timur”.

Untuk menguji klaim itu, Zonautara memeriksa produksi padi, luas panen, perubahan tutupan lahan, dan pengalaman petani. Tim Zonautara mengolah statistik BPS 2018–2025, menelusuri dua dokumen perencanaan Bolmong, serta menghitung kembali luas tutupan lahan MapBiomas selama 2004–2024. Pada April 2026, tim mewawancarai petani, Dinas Pertanian, BPS Bolmong, Bappeda, dan akademisi Universitas Sam Ratulangi.

Jawabannya tidak sesederhana apakah lumbung masih penuh atau sudah kosong. Bolmong masih memegang peranan besar dalam produksi padi provinsi. Tetapi besarnya kontribusi itu berjalan bersama tekanan pada petani dan ketidakjelasan angka dalam dokumen pemerintah.

Data menunjukkan Bolmong masih menjadi penghasil utama padi Sulut, meskipun produksi 2025 lebih rendah daripada 2018. Di lapangan, petani menjelaskan mengapa sebagian lahan tidak lagi ditanami padi: air sulit diperoleh, biaya harus dibayar lebih dulu, dan hasil panen belum tentu cukup untuk melunasi utang. Di dokumen pemerintah, angka produksi juga berbeda antar-tabel.

Lebih dari separuh produksi provinsi

BPS Provinsi Sulawesi Utara mencatat produksi padi Bolmong pada 2025 sebesar 149.464 ton gabah kering giling atau GKG. Rilis BPS Sulut pada 2 Februari 2026 menyebut produksi provinsi sekitar 265,11 ribu ton GKG. Dengan membagi produksi Bolmong terhadap total Sulut pada tahun yang sama, kontribusinya sekitar 56,4 persen.

Artinya, dari setiap 100 ton padi yang dihasilkan Sulawesi Utara pada tahun itu, sekitar 56 ton berasal dari Bolmong. Dengan porsi melampaui separuh, tidak mungkin ada satu kabupaten lain yang menyamai produksinya dalam total yang sama. Dalam arti sebagai pusat produksi padi provinsi, sebutan lumbung masih mempunyai dasar kuat.

Porsi tersebut menjelaskan asal produksi padi Sulut, bukan jumlah beras yang bisa dikonsumsi warga. Gabah masih harus dikeringkan dan digiling menjadi beras. Angka produksi juga belum memperlihatkan berapa beras yang dikirim keluar daerah, masuk dari daerah lain, atau tersisa untuk kebutuhan penduduk.

Bagi keluarga penanam padi, ukuran yang paling dekat justru hasil bersih setelah ongkos dan utang dibayar. Rafia masih membeli beras karena hasil panennya digunakan untuk menutup kebutuhan itu. Kabupaten penghasil padi terbesar dan rumah tangga petani yang kekurangan uang untuk makan dapat hadir di tempat yang sama.

Martina A. Langi, akademisi Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi, menilai sebutan lumbung beras masih sesuai dengan posisi Bolmong dibandingkan daerah lain di Sulut. Dalam wawancara pada 13 April 2026, Martina juga menyoroti ancaman terhadap lahan dan air yang menopang produksi.

“Bolmong masih layak disebut lumbung beras Sulut, tetapi basis ekologis dan tata ruangnya sedang tergerus,” katanya.

Kontribusi yang melampaui separuh membuat perubahan produksi di Bolmong berarti bagi jumlah padi yang dihasilkan provinsi. Karena itu, Zonautara menelusuri apakah produksi terus bertambah, pulih setelah turun, atau justru semakin jauh dari hasil beberapa tahun sebelumnya.

Pengujian ini berfokus pada padi dan beras. Bolmong juga menghasilkan jagung, hortikultura, serta pangan dari peternakan dan perikanan. Produksi komoditas tersebut tidak dimasukkan ke dalam hitungan kontribusi padi.

Delapan tahun yang tidak bergerak lurus

Pada 2018, BPS mencatat luas panen padi Bolmong 37.540,54 hektare dengan produksi 171.992,57 ton. Pada 2025, luas panennya 33.015 hektare dan produksi 149.464 ton. Dalam tujuh selang tahun tersebut, luas panen berkurang 4.525,54 hektare atau 12,06 persen. Produksi turun 22.528,57 ton atau 13,10 persen.

Penurunan ini merupakan perbandingan dua titik waktu, bukan pernyataan bahwa hasil panen selalu turun setiap tahun. Seri lengkap memperlihatkan perjalanan yang lebih berliku. Produksi turun menjadi sekitar 140.912 ton pada 2019, 126.416 ton pada 2020, dan 121.455 ton pada 2021. Setelah itu hasilnya meningkat selama tiga tahun, hingga mencapai 163.509 ton pada 2024, sebelum kembali menurun pada 2025.

Pada 2023 produksi tercatat 134.663,90 ton, sedikit di atas 132.488,55 ton pada 2022. Pemulihan pada 2024 belum mengembalikan hasil ke tingkat 2018.

Dalam analisis data, produksi paling tinggi terjadi pada 2018. Kenaikan selama 2022–2024 kemudian terhenti pada 2025. Pada akhir rentang pengamatan, Bolmong menghasilkan sekitar 22,5 ribu ton padi lebih sedikit daripada pada awal rentang tersebut.

Pada 2025, penurunan dibandingkan 2024 mencapai 8,59 persen. Luas panen berkurang 4,34 persen. Produktivitas yang disajikan BPS turun dari 47,38 menjadi 45,27 kuintal per hektare. Dengan demikian, kehilangan produksi terbaru berhubungan dengan dua perubahan sekaligus: area yang dipanen lebih kecil dan hasil rata-rata per hektare lebih rendah.

Penurunan 2024–2025 berjumlah 14.045,21 ton. Zonautara menghitung dua bagiannya, yakni perubahan luas panen dan perubahan hasil per hektare. Jika hasil per hektare tetap seperti 2024, luas panen yang lebih kecil memberi selisih sekitar 7.099 ton. Perubahan hasil per hektare memberi selisih sekitar 6.947 ton lagi.

Hitungan tersebut membantu melihat ukuran perubahan, tetapi belum menjelaskan penyebabnya. Luas panen bisa berkurang karena lahan tidak ditanami atau tidak berhasil dipanen. Hasil per hektare dapat berubah karena banyak kondisi selama musim tanam. Grafik di bawah memungkinkan pembaca mencoba pasangan tahun lain dan melihat kedua bagian itu.

El Nino jadi alasan

Pada 6 April 2026, Kepala Dinas Pertanian Bolmong Tonny S. Toligaga menjelaskan bahwa kemarau dan El Niño mengganggu produksi padi pada 2023. Menurutnya, produksi kembali meningkat pada tahun berikutnya. Untuk melihat besarnya perubahan, angka yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan daerah harus diperiksa.

RPJMD Bolmong 2025–2029 ditetapkan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2025. Tabel 2.20 dalam dokumen tersebut memerinci capaian produksi komoditas tanaman pangan memuat produksi padi sawah sekitar 392.080,50 ton pada 2022 dan 189.527,67 ton pada 2023. Sumber tabel disebut Dinas Pertanian. Dari pasangan angka itu, produksi berkurang 202.552,83 ton atau 51,66 persen.

Pasangan angka yang sama tercantum dalam Tabel 2.49 RPJPD Bolmong 2025–2045, yang ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2025. Namun, Tabel 2.8a dalam RPJPD mencatat produksi 2022 sebesar 137.208,51 ton. Angka 2023 tetap 189.527,67 ton. Jika menggunakan tabel ini, produksi bertambah 52.319,16 ton atau 38,13 persen.

Dengan demikian, RPJPD memuat dua angka produksi untuk 2022. Angka 2023 sama, tetapi arah perubahannya berbeda karena titik awal yang dipakai berbeda. Tabel berikut menempatkan angka-angka itu bersama seri BPS.

Catatan produksi	Produksi 2022, ton	Produksi 2023, ton	Perubahan
BPS Provinsi Sulut	132.488,55	134.663,90	+1,64%
RPJPD, Tabel 2.8a	137.208,51	189.527,67	+38,13%
RPJPD, Tabel 2.49 / RPJMD, Tabel 2.20	392.080,50	189.527,67	−51,66%

Sumber: BPS Provinsi Sulut, RPJPD Bolmong 2025–2045, dan RPJMD Bolmong 2025–2029, yang diolah kembali Zonautara.com.

Angka BPS menunjukkan produksi bertambah 2.175,35 ton pada 2023. Pada tahun itu, luas panen turun dari 32.525,32 menjadi 30.219,25 hektare, tetapi produktivitas naik dari 40,73 menjadi 44,56 kuintal per hektare. Luas panen yang lebih kecil dibarengi hasil rata-rata per hektare yang lebih tinggi.

Angka kabupaten tersebut berbeda dari pengalaman petani di satu desa atau satu petak. Lahan yang kekurangan air dapat gagal ditanami, sementara lahan lain tetap menghasilkan padi. Kesulitan yang dialami petani perlu dibaca bersama statistik tahunan, yang menjumlahkan hasil dari seluruh wilayah Bolmong.

Penjelasan dinas dan cara BPS menghitung

Ketika ditanya tentang perbedaan data produksi Dinas Pertanian dan BPS, termasuk angka 2022, Tonny mempertanyakan hasil pengolahan BPS.

“Kita juga harus mempertanyakan data BPS, karena data mentahnya mereka minta ke kami. Masuk ke mereka, lantas mereka olah. Di BPS ada angka sementara dan angka tetap. Yang mereka publish itu angka tetap. Dengan data yang sama, hasilnya malah beda,” katanya.

Tonny mengatakan dinas mencatat luas tambah tanam dan luas panen setiap hari. Menurutnya, laporan diperiksa dengan foto, penanda lokasi, dan waktu pengambilan. Ia juga menyebut data yang dikumpulkan dinas sama dengan catatan Babinsa di lapangan.

“Kami konsisten dari Januari hingga Desember tidak pernah bolong laporan. Setiap hari kami laporkan luas tambah tanam dan luas panen. Dan diverifikasi dan divalidasi,” katanya.

Tonny menyebut dinas mencatat produksi dalam gabah kering panen atau GKP. Gabah ini belum sekering GKG, satuan yang dipakai BPS untuk produksi padi. Karena berbeda bentuk gabah, angka dinas dan BPS tidak kami jumlahkan atau sambung menjadi satu deret produksi.

Dalam wawancara itu, Tonny menyebut produksi 2024 sekitar 243 ribu ton dan produksi 2025 sekitar 285 ribu ton GKP. Untuk grafik tren 2018–2025, Zonautara tetap memakai seluruh angka dari satu sumber, yakni BPS, dalam satuan GKG. Angka dokumen daerah disajikan tersendiri agar pembaca dapat melihat isi masing-masing tabel.

Ahmad Farhan, Ketua Tim Statistik Tanaman Pangan BPS Bolmong, menjelaskan metode BPS ketika diwawancarai pada 13 April 2026. Menurutnya, luas tanaman diamati melalui Kerangka Sampel Area atau KSA, sedangkan hasil per hektare diperoleh melalui survei ubinan. Dalam ubinan, hasil padi diukur pada bagian petak contoh. Luas panen dan hasil per hektare kemudian digunakan untuk menghitung produksi.

BPS mulai menggunakan KSA untuk memperbaiki statistik padi pada 2018. Itu sebabnya grafik utama dimulai pada 2018. Zonautara tidak menyambung angka yang lebih lama dengan seri baru untuk menghitung perubahan dua dekade produksi.

Perbedaan pencatatan produksi muncul bersamaan dengan persoalan yang disampaikan petani, yakni air dan biaya menentukan apakah mereka akan menanam padi lagi. Martina menyebut kedua hal itu berkaitan dengan perubahan pola tanam.

“Faktor paling dominan adalah kombinasi tekanan ekonomi komoditas, kerentanan air atau irigasi, dan lemahnya perlindungan lahan. Bukan iklim semata,” katanya.

Apa yang terlihat dari data satelit selama 21 tahun

Untuk melihat perubahan lahan, Zonautara mengolah luas setiap kelas tutupan pada peta tahunan MapBiomas, dari 2004 sampai 2024. MapBiomas mengelompokkan tutupan lahan berdasarkan citra satelit. Hasilnya memberi gambaran luas sawah, pertanian lainnya, permukiman, dan lubang tambang di wilayah Bolmong.

Tutupan berlabel sawah pada 2004 mencapai 20.863,31 hektare. Pada 2024 luasnya 22.388,38 hektare, atau bertambah 7,31 persen. Jika hanya menggunakan dua angka itu, cerita yang muncul adalah pertambahan sawah selama 20 selang tahun.

Namun titik tertinggi seri berada pada 2017, sebesar 23.338,33 hektare. Dibandingkan puncak tersebut, luas 2024 berkurang 949,95 hektare atau 4,07 persen. Perubahan dari puncak menunjukkan penyusutan yang tidak terlihat jika pembaca hanya diberi perbandingan 2004 dan 2024.

Perjalanannya juga tidak selalu turun. Tutupan sawah berkurang pada 2018, meningkat pada 2019, lalu menurun sampai 2023. Pada 2024 ada kenaikan kecil sekitar 12,56 hektare dibandingkan 2023. Karena itu, Zonautara tidak menyebut sawah menyusut terus-menerus setiap tahun sejak 2017.

Kategori pertanian lainnya memperlihatkan pola yang lebih berfluktuasi. Luas 2004 sekitar 1.554,25 hektare dan 2024 sekitar 4.090,23 hektare, meningkat 163,17 persen. Tetapi pada 2008 kategori ini pernah mencapai 9.862,74 hektare, lebih tinggi daripada nilai 2024. Dibandingkan 2008, luas 2024 turun 58,53 persen.

Dua rentang tersebut memperlihatkan bahwa pertanian lainnya pernah meluas jauh lebih besar daripada kondisi 2024. Kenaikan dari 2004 dan penurunan dari 2008 sama-sama tercatat. Grafik interaktif menyediakan seluruh tahun, sehingga pembaca dapat melihat perjalanannya, bukan hanya dua angka yang dipilih.

Kategori tersebut pun tidak mengidentifikasi jagung dan nilam secara terpisah. Kesaksian petani menunjukkan kedua tanaman itu hadir di lahan yang pernah ditanami padi. Tetapi luas “pertanian lainnya” tidak bisa seluruhnya disebut luas jagung, nilam, atau sawah yang beralih kepada kedua komoditas ini.

Luas total belum menunjukkan lokasi lahan yang berganti tutupan. Untuk mengetahui sawah mana yang berubah menjadi pertanian lainnya, Zonautara memerlukan peta kedua tahun pada lokasi yang sama. Satu kelas dapat bertambah di satu tempat dan berkurang di tempat lain. Karena itu, kenaikan pertanian lainnya tidak disebut sebagai jumlah sawah yang beralih ke jagung atau nilam.

Di kelas lain, area berlabel lubang tambang meningkat dari nol terdeteksi pada 2004 menjadi 268,44 hektare pada 2024. Area permukiman naik dari 3.930,07 menjadi 5.155,74 hektare. Keduanya memberikan konteks perubahan bentang lahan, tetapi tidak membuktikan seluruh perluasannya menggantikan sawah.

Angka nol pada 2004 berarti tidak ada area yang dikenali sebagai kelas lubang tambang dalam hasil tersebut. Angka ini tidak menunjukkan bahwa seluruh kegiatan tambang belum ada pada tahun itu. Luas kelas tambang dan permukiman dipakai untuk membaca perubahan bentang lahan, bukan untuk menetapkan asal lahan yang berubah.

Sawah bukan luas panen

Ada pertanyaan yang mudah muncul dari grafik, yaitu jika MapBiomas membaca sekitar 22 ribu hektare sawah, mengapa BPS mencatat luas panen lebih dari 30 ribu hektare?

Jawabannya terletak pada objek yang diukur. Tutupan sawah adalah estimasi luas ruang yang dikelompokkan dalam kelas sawah. Luas panen adalah akumulasi area tanaman yang dipanen selama satu tahun. Petak satu hektare yang dipanen dua kali dapat menyumbang dua hektare luas panen, meskipun tanahnya tetap satu hektare.

MapBiomas tidak mengukur hasil gabah. Statistik produksi juga tidak dengan sendirinya memetakan penggunaan tanah. Kedua sumber membantu menjawab pertanyaan berbeda, lalu dipertemukan untuk membentuk konteks; keduanya tidak boleh dikurangkan untuk menemukan “sawah yang hilang”.

RPJMD Bolmong mencatat sekitar 21.503,01 hektare pada kategori padi sawah dalam Tabel 2.19 tentang luas lahan pertanian. Luas lahan seperti ini merupakan ukuran ruang; luas panen merupakan jumlah area yang dipanen selama setahun. Keduanya menjawab pertanyaan berbeda.

Perbedaan ukuran ini bukan detail kecil bagi pembaca. Dari sinilah salah tafsir dapat bermula: berkurangnya luas panen bisa terjadi karena kesempatan panen berkurang, meskipun petak sawah belum menjadi bangunan. Sebaliknya, tutupan sawah yang masih terdeteksi tidak menjamin petani menanam padi sepanjang tahun.

Ketersediaan air yang menentukan pilihan tanaman

Di Werdhi Agung Timur, Nyoman Pasek, 61 tahun, memiliki sekitar tiga hektare lahan yang telah beralih ke palawija, terutama jagung. Saat ditemui pada 16 April 2026, ia menyebut kesulitan air sebagai alasan penting.

“Sudah sekitar lima tahun terakhir. Semua mengeluhkan soal air. Jadi palawija saja, yang penting menghasilkan uang,” katanya.

Air terlihat mengalir di saluran dekat lahannya saat wawancara. Tetapi Nyoman menjelaskan bahwa aliran itu tidak bisa dibaca sebagai tanda seluruh persoalan sudah selesai. Menurutnya, sebagian petani di hulu telah berpindah tanaman sehingga kebutuhan air berkurang.

“Kalau semua masih sawah, air tidak sampai ke sini. Air sebanyak itu karena di hulu sudah banyak yang beralih ke palawija.”

Di Langagon Induk, Marjun Tongkinoto, petani penggarap berusia 48 tahun, memberi contoh lain. Dari sepuluh hektare yang ia garap, hanya enam hektare yang menurutnya bisa ditanami karena keterbatasan air. Ia menyebut bantuan pompa bertenaga surya belum cukup menjangkau kebutuhan seluruh lahan.

Di lahan Nyoman, petani mengganti tanaman. Di lahan Marjun, sebagian area tidak bisa ditanami. Keduanya menunjukkan bagaimana keterbatasan air mengurangi kesempatan menghasilkan padi, meskipun tanah pertaniannya masih ada.

“Harusnya hasil panen bagus kalau tidak musim kemarau. Airnya terganggu, pompa hanya berapa liter per jam, jadi tidak bisa terbagi. Kami harus atur satu-satu lahan yang dialiri air. Malam tidak ada air karena pompa pakai tenaga surya,” ujar Marjun saat ditemui pada 9 April 2026.

RPJMD sendiri mengakui persoalan jaringan. Dokumen menyebut 75 daerah irigasi dengan area total 9.059 hektare pada 2024. Kondisi baik dicatat 54,29 persen; sedang 10 persen; rusak ringan 15,71 persen; dan rusak berat 20 persen. Dengan menggabungkan tiga kategori selain baik, proporsinya 45,71 persen.

Dokumen yang Zonautara peroleh tidak menjelaskan apakah persentase kondisi dihitung dari jumlah daerah irigasi, luas layanan, atau ukuran jaringan. Karena itu, grafik menampilkan persentase seperti yang tercantum dalam RPJMD, tanpa mengubahnya menjadi jumlah hektare sawah yang rusak.

Tonny mengakui hubungan air dengan pergantian tanaman. Dalam wawancara pada 6 April 2026, ia mengatakan sawah yang beralih ke jagung biasanya mengalami keterbatasan dukungan layanan irigasi.

“Kami juga mengalokasikan perbaikan irigasi melalui APBD, tapi di tahun 2026 ini kosong tidak dianggarkan,” kata Tonny.

Keterangan itu disampaikan saat membahas perbaikan irigasi oleh Dinas Pertanian. Tonny juga mengatakan pengelolaan jaringan melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, serta membutuhkan koordinasi. Ia menyebut masih ada jaringan yang rusak atau belum terbangun sampai ke hilir.

Pilihan logis petani

Rukmantik Agantu, 45 tahun, menggarap lahan di Kopandakan Dua, Kecamatan Lolayan. Ia pernah menanam padi, kemudian jagung, dan belakangan nilam. Dalam wawancara pada 7 April 2026, ia menjelaskan rangkaian masalah yang menyertai padi, yakni air harus diperebutkan, hama menyerang, dan biaya pupuk memberatkan.

“Semakin hari air semakin sulit. Kadang kami harus menyewa orang untuk berjaga agar aliran air dari parit di depan jalan sana, tidak ditutup atau dibelokkan orang lain,” katanya.

Pilihan tanaman tidak terjadi dalam ruang kosong. Petani menghitung modal yang harus dikeluarkan sebelum menerima hasil, tenaga yang tersedia, dan risiko kehilangan biaya tersebut jika air gagal datang. Tanaman dengan potensi hasil tinggi belum tentu menjadi pilihan jika risiko modalnya juga lebih besar.

Di Langagon Dua, Agustinus Lamber beralih ke jagung setelah menghadapi ongkos dan ketidakpastian pengairan. Istrinya, Risma Sani, 44 tahun, menjelaskan bahwa perpindahan itu tidak menghapus persoalan modal. Satu kantong benih jagung lima kilogram, menurutnya, bisa mencapai Rp250 ribu sehingga keluarga membelinya bertahap.

“Biar mau beli bibit tapi beras tidak ada, ya terpaksa uang harus dipakai beli beras,” kata Risma.

Kesaksian ini menghubungkan pangan hari ini dengan produksi musim berikutnya. Ketika uang benih dipakai untuk makan, waktu dan luas tanam harus menyesuaikan kemampuan membeli kembali. Keluarga mencari pekerjaan harian untuk menutup kebutuhan tersebut. Kerentanan konsumsi dapat mengganggu produksi, sementara hasil yang tidak cukup kembali mempersempit kemampuan membeli pangan.

Perempuan menanggung bagian besar dari penyesuaian itu dalam keluarga yang diwawancarai. Mereka bekerja di kebun dan mengelola belanja rumah. Sebagian pekerjaan keluarga tidak dibayar sebagai upah terpisah. Akibatnya, besar produksi atau pendapatan penjualan tidak cukup untuk memperlihatkan seluruh tenaga yang dikeluarkan agar pertanian tetap berjalan.

Rafia dan Risma tidak hanya membicarakan harga gabah atau luas tanam. Keduanya menceritakan bagaimana pendapatan pertanian dipakai untuk menjaga dapur tetap berjalan. Ketika hasil dan modal tidak cukup, rumah tangga harus mencari tambahan uang sebelum bisa memulai musim berikutnya.

Pergantian dari padi ke jagung atau nilam juga perlu dibedakan dari alih fungsi permanen ke bangunan. Tonny mengatakan petani masih dapat kembali ke padi ketika harga dan kondisi mendukung. Keluarga Lamber juga menyampaikan harapan untuk kembali menanam padi.

Kemungkinan kembali itu tidak membuat perubahan pola tanam menjadi tidak penting. Selama lahan ditanami komoditas lain, beras tidak diproduksi di petak tersebut. Untuk mengembalikan padi, dukungan air, modal, dan keuntungan harus cukup meyakinkan bagi orang yang menanggung risiko tanam.

Indeks pangan dan dapur petani

Dokumen daerah memuat indikator yang terlihat lebih baik daripada cerita sebagian petani. RPJMD mencatat Indeks Ketahanan Pangan Bolmong 84,02 pada 2024. Pada 2020 angkanya 85,32; lalu 84,84 pada 2021, 83,26 pada 2022, dan 84,87 pada 2023. Dokumen menilai ketahanan pangan daerah masih dalam kondisi baik.

Pada saat yang sama, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dalam tabel daerah adalah 5,38 persen pada 2024. Angka itu membaik dari 7,25 persen pada 2021, tetapi masih lebih tinggi daripada 4,64 persen pada 2020. Arah perbaikannya perlu disebut, tanpa menghapus adanya bagian penduduk yang belum cukup mengonsumsi pangan.

Indeks Ketahanan Pangan adalah skor gabungan kondisi wilayah, bukan persentase warga yang cukup makan. Adapun prevalensi ketidakcukupan konsumsi mengukur bagian penduduk yang diperkirakan belum memenuhi kebutuhan konsumsi pangan. Karena ukuran keduanya berbeda, grafik menampilkan satu indikator pada satu waktu.

RPJMD juga mencatat rasio pangan daerah 1,10 pada 2024, turun dari 1,16 pada 2023. Angka pada 2020–2022 masing-masing 1,09; 0,96; dan 1,03. Rumus serta cakupan komoditasnya tidak dijelaskan cukup rinci pada tabel tersebut. Zonautara menampilkan nilai yang tercatat tanpa menafsirkannya sebagai surplus beras sepuluh persen.

Pertemuan data wilayah dengan cerita rumah tangga memperlihatkan bahwa ketersediaan, akses, dan kesejahteraan produsen tidak selalu bergerak bersama. Kabupaten dapat menjadi penghasil utama padi dan masih mempunyai warga yang kesulitan makan. Petani dapat menjual hasil panen sekaligus harus membeli beras kembali ketika hasil bersih atau cadangan keluarganya tidak mencukupi.

Tonny juga menyampaikan persoalan modal saat membahas keadaan petani. Menurutnya, utang sudah muncul sebelum lahan diolah, sementara pembayaran menunggu hasil panen.

“Sekarang saja jika mereka tanam di Januari, harus cari modal dana, dan nanti panen di akhir Maret atau awal April, dan saat panen harga jatuh, tapi harus bayar utang. Mereka baru mau olah saja sudah harus berutang,” katanya.

Perlindungan sawah yang belum tuntas

Dalam wawancara pada 6 April 2026, Tonny mengatakan pembahasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B sudah pernah bergulir di DPRD. LP2B merupakan penetapan lahan untuk menjaga pertanian pangan. Tonny juga menyampaikan persoalan pada peta lahan yang menjadi dasar pembahasan.

Menurut Tonny, sebagian kawasan bandara dan Kawasan Industri Mongondow tercatat sebagai lahan baku sawah. Keterangan itu merupakan contoh masalah peta yang diajukan dinas, bukan hasil pemeriksaan lokasi oleh tim dalam liputan ini.

“Kondisi tersebut memicu polemik,” katanya.

Di Bappeda Bolmong, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Ahmad Yunus Mokoginta menjelaskan bahwa proses penetapan LP2B telah dimulai sejak masa Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow. Menurutnya, rancangan sudah diserahkan ke DPRD, tetapi pengesahan tertahan oleh kendala anggaran akibat kebijakan efisiensi.

Martina menemukan jejak persiapan perlindungan lahan. Ia menyebut rapat koordinasi penyusunan LP2B pada 2019 dan subkegiatan penyusunan peta LP2B pada APBD 2023. Namun, penelusurannya belum menemukan penetapan final yang mudah diakses masyarakat.

“Tetapi dalam penelusuran ini saya belum menemukan produk penetapan LP2B final yang mudah diakses publik,” kata Martina pada 13 April 2026.

Peta perlindungan akan memperlihatkan letak sawah yang dijaga, bukan hanya jumlah hektarenya. Bagi petani, perlindungan lahan juga berkaitan dengan dukungan agar menanam padi tetap memungkinkan. Tanah yang tercatat sebagai sawah belum tentu menghasilkan padi jika air tidak sampai atau modal tidak cukup untuk musim berikutnya.

Dokumen RPJPD baru memakai visi “Bolaang Mongondow yang Berahlak, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”. Evaluasi visi sebelumnya menyebut “Lumbung Pangan Indonesia Timur”. Meskipun frasa dalam visi berubah, dokumen baru masih memuat arah pengembangan kawasan pertanian dan fungsi lumbung pangan.

Pada saat yang sama, RPJMD mencatat persoalan irigasi, sementara petani yang ditemui menjelaskan biaya dan pengairan yang mendorong mereka memilih tanaman lain. Sebutan lumbung bertahan dalam perencanaan; keputusan menanam ditentukan juga oleh kondisi di lahan dan kemampuan keluarga membayar ongkosnya.

Lumbung beras dan orang yang menjaganya

Dengan kontribusi sekitar 56,4 persen pada 2025, Bolmong masih menghasilkan lebih dari separuh padi Sulut. Besarnya porsi itu menjadi dasar kuat untuk menyebut Bolmong sebagai lumbung beras provinsi. Namun, produksi pada tahun yang sama berada 13,10 persen di bawah 2018 dan turun lagi setelah kenaikan pada 2024.

Tutupan sawah pada 2024 masih lebih luas dibandingkan 2004, tetapi sekitar 950 hektare lebih kecil daripada puncak 2017. Catatan produksi dan tutupan lahan menunjukkan dua perubahan berbeda: padi yang dihasilkan lebih sedikit daripada 2018, serta area yang dikenali sebagai sawah berkurang dari puncaknya. Angka tersebut tidak menjelaskan seluruh penyebab perubahan, tetapi memperlihatkan keadaan yang perlu dijaga agar produksi dapat bertahan.

Di pematang, petani menyebut air, utang, dan ongkos sebagai alasan memilih tanaman lain atau mengurangi area tanam. Dinas Pertanian mengakui masalah jaringan irigasi, sementara Bappeda menjelaskan proses perlindungan lahan yang belum tuntas. Dokumen daerah juga memuat angka produksi berbeda untuk tahun yang sama.

Tonny mempertahankan sebutan lumbung beras bagi Bolmong. Menurutnya, pergantian padi ke jagung atau nilam dapat berubah kembali mengikuti harga dan kondisi petani. Ia menyatakan menjaga pertanian tidak dapat dibebankan kepada satu pihak.

“Harus semua pihak terutama pihak-pihak berwenang terkait. Misal penetapan status lahan, dan harus punya komitmen untuk kepentingan yang sama,” katanya.

Bagi Rafia, sebutan lumbung kembali pada kebutuhan yang paling dekat. yakni membeli beras, membayar biaya, dan memperoleh modal untuk menanam lagi. Sawah masih digarap dan padi masih dipanen. Namun, selama hasilnya lebih banyak dipakai untuk menutup utang, keluarga penanam padi tetap harus mencari cara lain untuk menjaga dapurnya.

---

Bagaimana kami menghitung data

Produksi padi. Kami mengolah data BPS Provinsi Sulut untuk delapan tahun, 2018–2025. Periode dimulai pada 2018, ketika BPS menerapkan Kerangka Sampel Area dalam statistik padi. Seluruh tren utama memakai satu seri dan satuan gabah kering giling. Angka Dinas Pertanian pada dokumen daerah dan wawancara ditampilkan tersendiri.

Kontribusi dan perubahan. Porsi Bolmong dihitung dengan membagi produksinya pada 2025 terhadap produksi Sulut pada tahun yang sama. Total provinsi dalam rilis BPS dibulatkan menjadi sekitar 265.110 ton, sehingga kontribusi ditulis sekitar 56,4 persen. Perubahan dihitung dengan membagi selisih nilai akhir dan awal terhadap nilai awal, lalu mengalikannya dengan 100. Persentase pada tabel dokumen dihitung di dalam setiap seri, bukan dari selisih antara dinas dan BPS.

Luas panen dan hasil. Produksi dapat dibaca sebagai luas panen dikalikan hasil per hektare. Untuk membagi perubahan, kami menghitung bagian luas dengan mempertahankan hasil per hektare tahun awal. Bagian berikutnya memakai luas panen tahun akhir dan perubahan hasil per hektare. Hasil per hektare dihitung dari produksi dibagi luas panen agar kedua bagian tepat berjumlah selisih produksi. Pembagian ini tidak menetapkan penyebab penurunan.

Tutupan lahan. Kami mengolah 21 tahun statistik MapBiomas, 2004–2024. Kelas utama dan subkelas diperiksa agar luas yang sama tidak terhitung dua kali. Luas seluruh kelas pada setiap tahun berjumlah sekitar 326.928,97 hektare. Angka total yang konsisten membantu memeriksa pengolahan; pemeriksaan tersebut tidak menggantikan penilaian ketelitian peta di lapangan.

Membaca sumber bersama. Tutupan sawah menunjukkan luas ruang; luas panen menjumlahkan area yang dipanen selama setahun. Keduanya tidak dikurangkan untuk mencari sawah yang hilang. Kelas pertanian lainnya tidak diperlakukan sebagai angka jagung atau nilam. Statistik luas total juga belum menunjukkan perpindahan sawah ke kelas lain pada lokasi yang sama. Untuk itu diperlukan data peta dan perubahan pada lokasi yang dapat dibandingkan.

Dokumen dan wawancara. Angka tabel RPJPD dan RPJMD dibaca dengan judul dan sumber masing-masing. Bentuk gabah serta cara pencatatan diperhatikan saat menyajikan angka dinas dan BPS. Wawancara pada April 2026 memberi penjelasan tentang pengalaman petani dan posisi pihak terkait. Pengalaman tersebut tidak diubah menjadi persentase yang mewakili seluruh rumah tangga Bolmong.

Sumber yang kami gunakan

• BPS Provinsi Sulawesi Utara. Statistik luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut kabupaten/kota. Tabel resmi BPS Sulut.
• BPS Sulawesi Utara. Angka tetap produksi padi 2025. Rilis 2 Februari 2026.
• Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. RPJPD Bolmong 2025–2045, Perda Nomor 1 Tahun 2025, terutama Tabel 2.8a dan 2.49 serta bagian visi dan arah pembangunan.
• Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. RPJMD Bolmong 2025–2029, Perda Nomor 3 Tahun 2025, terutama bagian jaringan irigasi dan Tabel 2.19–2.23.
• MapBiomas Indonesia. Statistik tutupan lahan Bolmong 2004–2024, yang diolah kembali Zonautara.com. Platform MapBiomas Indonesia dan arsip data yang digunakan.
• BPS. Penjelasan perubahan metode statistik padi. Upaya Perbaikan Data Padi dengan Metode Kerangka Sampel Area 2018.