ZONAUTARA.com – Silmy Karim, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI periode 2025-2026, tengah mempertimbangkan langkah praperadilan untuk menguji keabsahan proses hukum yang diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengacara Silmy, Sahala Siahaan, mengungkapkan bahwa walaupun opsi tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak, langkah itu bisa dipikirkan sebagai bagian dari strategi penanganan perkara hukum yang menjerat klien mereka.
“Opsi [Praperadilan] itu belum menjadi suatu kebutuhan saat ini, tapi bisa dipertimbangkan. Kami lebih fokus terhadap bagaimana mendampingi beliau baik sebagai kuasa hukum begitu, juga sebagai sahabat dari beliau bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan beliau,” ujar Sahala ketika ditemui di kediaman Silmy di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/6).
Sahala menambahkan bahwa sebagai bagian dari tim kuasa hukum, dirinya bersama kolega yang tergabung dalam Tim Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti sedang melakukan pendampingan hukum bagi Silmy. Mereka juga sempat mengadakan komunikasi dengan pihak Penyidik KPK yang datang menggeledah rumah Silmy.
“Tentunya ada [komunikasi dengan Penyidik]. Itu yang tadi saya jelaskan bahwa kami memberi tahu kan kepada Penyidik kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang dilakukan sepanjang itu sesuai aturan dalam KUHAP,” terang Sahala lebih lanjut.
KPK telah menetapkan Silmy bersama tujuh orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang berkaitan dengan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dan/atau penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dari tahun 2022 hingga 2026. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK sejak 4 Juni hingga 23 Juni 2026.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
