ZONAUTARA.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan dirilis pada bulan Oktober atau November 2026. Dalam keterangan pers yang diberikan di Jakarta, Rabu (17/6/2026), Luhut menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan peluncuran secara nasional di 541 kabupaten. “Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen,” ujarnya.
Perlinsos digital secara nasional diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun 2026. “Sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Jadi dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” tambah Luhut. Saat ini, uji coba sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.
Sejauh ini, sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah pelaksanaan pilot project, dan masyarakat di dalamnya ditargetkan untuk mendaftarkan diri pada sistem tersebut sebelum akhir Juli mendatang. “Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos digital),” kata Luhut.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk memantau langsung ke daerah yang tengah melakukan pilot project Perlinsos digital pada awal bulan depan. “(Terkait) Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk (memantau langsung di tanggal) 6, 7, 8, atau 9 Juli. Beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali, mana yang beliau pilih (untuk dilakukan peninjauan),” ujar Luhut.
Pemerintah menghadirkan Perlinsos digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan fondasi DPI yang telah diperbarui. Digitalisasi ini diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan dan memangkas kesulitan akses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan.
Diolah dari laporan Antara.
