ZONAUTARA.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di berbagai daerah gencar melakukan penyitaan aset para penunggak pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Penyitaan dilakukan kepada penunggak pajak di bidang industri baja oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua.
Pada Rabu, 10 Juni 2026, DJP menyita tiga unit apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara, senilai lebih dari Rp1 miliar dan sejumlah rekening bank di Jakarta Selatan. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua Abdul Gani menjelaskan langkah ini dilakukan setelah berbagai upaya penagihan persuasif tidak berhasil. “Kegiatan ini berhasil dilaksanakan setelah kami melakukan serangkaian tindakan penagihan, mulai dari penyampaian Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, hingga upaya komunikasi humanis,” katanya.
Setelah pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil, sesuai peraturan pajak, penyitaan dilakukan jika utang pajak tidak dilunasi dalam waktu 2×24 jam setelah penerbitan Surat Paksa. “Tunggakan pajak yang tidak dibayar tepat waktu menghambat pendapatan negara,” tambah Abdul Gani.
Langkah serupa juga dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah II dengan menyelenggarakan Sita Serentak pada 10-12 Juni 2026. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Teguh Budiharto, menekankan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari penegakan hukum setelah upaya persuasif. “Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak menyelesaikan tunggakan sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan,” ujarnya.
KPP Pratama Surakarta turut serta dengan menyita aset lima penunggak pajak di Surakarta. Barang yang disita termasuk tujuh unit mobil niaga dengan nilai taksiran Rp470 juta dari tunggakan pajak Rp3 miliar.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
