ZONAUTARA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyoroti kasus dugaan korupsi berupa suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. KPK menyatakan bahwa kasus ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah lainnya untuk menghindari terjerumus dalam praktik serupa.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan kasus ini terkait pengadaan smartboard yang merupakan bagian dari program prioritas pemerintah di sektor pendidikan. “Dengan terungkapnya perkara di Muara Enim ini, juga harapannya menjadi warning buat daerah-daerah lain. Jangan sampai praktik korupsi juga terjadi, khususnya terkait dengan pengadaan smartboard tersebut,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).
Pada hari yang sama, Budi menjelaskan bahwa penyidik KPK telah memeriksa dua saksi dari pihak swasta yang diduga terlibat dalam proses pengadaan smartboard di Pemkab Muara Enim. Proyek pengadaan barang/jasa ini diduga mencapai nilai sekitar Rp31 miliar.
Menurut Budi, penyidikan bertujuan mendalami dugaan modus operandi yang dilakukan para pihak, termasuk potensi mark-up harga, mark-down, atau perubahan spesifikasi material yang disediakan. KPK akan terus menyelidiki perkembangan kasus ini setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.
KPK menekankan pentingnya pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan, yang bertujuan mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan nasional. “PBJ ini ada di sektor yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah, yaitu untuk pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan,” pungkasnya.
Diolah dari laporan Tirto.id.
