ZONAUTARA.com — Kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah daerah membahas penguatan kapasitas fiskal serta pengelolaan anggaran bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sitaro menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kondisi fiskal daerah, termasuk kebutuhan dukungan terhadap program pembangunan yang menjadi prioritas bagi masyarakat.
Sebagai daerah kepulauan, Sitaro menghadapi tantangan tersendiri dalam pembiayaan pembangunan. Kebutuhan infrastruktur, pelayanan dasar, serta penanganan wilayah terdampak bencana membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit, sementara kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan.
Plt Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, mengatakan pemerintah daerah terus mencari berbagai peluang untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
“Kami ingin memastikan kebutuhan masyarakat tetap dapat terlayani dengan baik melalui pengelolaan anggaran yang tepat dan dukungan terhadap program-program prioritas daerah,” kata Heronimus.
Selain membahas kapasitas fiskal, pertemuan juga menyoroti sinkronisasi program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar daerah dapat mengakses berbagai dukungan program maupun sumber pendanaan yang tersedia.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kualitas pengelolaan anggaran menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di daerah.
“Tata kelola keuangan yang baik akan membantu daerah memaksimalkan manfaat anggaran bagi masyarakat,” ujar Fatoni.
Bagi Rendy, warga di Kecamatan Siau Timur, penguatan kapasitas fiskal daerah bukan sekadar persoalan administrasi anggaran. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga mempercepat penanganan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
“Ketersediaan anggaran yang memadai juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah. Sebaliknya, keterbatasan fiskal dapat berdampak pada tertundanya sejumlah program yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Melalui konsultasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Sitaro berharap memperoleh masukan dan dukungan yang dapat membantu memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang yang lebih besar bagi daerah untuk menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Sitaro.
