Oleh: Ester Tiara Oktalia Br Simbolon*
Lulus kuliah dengan predikat Cumlaude dan IPK sempurna 4,00 seharusnya menjadi kebanggaan.
Banyak mahasiswa rela begadang mengerjakan tugas, mengejar nilai terbaik, bahkan mengorbankan waktu bermain demi mendapatkan hasil akademik yang memuaskan.
Namun kenyataan di lapangan sering kali berbeda. Tidak sedikit lulusan dengan IPK tinggi justru berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, belum mendapatkan pekerjaan.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah nilai akademik masih menjadi ukuran utama dalam dunia kerja Indonesia?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jutaan masyarakat Indonesia masih menganggur, termasuk lulusan perguruan tinggi. Pada Februari 2025, tingkat pengangguran lulusan universitas masih berada di angka 5,25 persen, sementara jumlah pengangguran nasional mencapai lebih dari 7 juta orang.
Bahkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pernah menyebut sekitar 800 ribu sarjana di Indonesia masih belum mendapatkan pekerjaan. Salah satu penyebab yang sering disebut adalah ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri atau yang dikenal dengan istilah mismatch.
Namun persoalan dunia kerja tidak hanya berhenti pada masalah kompetensi. Di tengah ketatnya persaingan kerja, masyarakat masih sering mendengar istilah “orang dalam”, “titipan”, atau “jalur belakang”. Meski tidak semua perusahaan menerapkannya, persepsi tersebut masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat.
Berbagai kajian mengenai rekrutmen di Indonesia menunjukkan bahwa praktik nepotisme dan bias dalam proses seleksi masih menjadi tantangan yang harus dibenahi. Faktor relasi personal, subjektivitas pengambil keputusan, hingga kurangnya transparansi rekrutmen disebut sebagai penyebab menurunnya kepercayaan publik terhadap proses penerimaan karyawan.
Akibatnya, muncul anggapan bahwa kerja keras selama kuliah tidak selalu berbanding lurus dengan peluang mendapatkan pekerjaan. Banyak lulusan mulai mempertanyakan apakah nilai tinggi benar-benar dihargai atau justru koneksi yang lebih menentukan.
Tentu tidak adil jika semua keberhasilan seseorang dianggap karena orang dalam. Faktanya, banyak juga perusahaan yang menerapkan sistem rekrutmen profesional dan terbuka. Namun selama masih ada kasus-kasus yang menimbulkan kecurigaan publik, kepercayaan terhadap sistem merit akan terus tergerus.
Di sisi lain, mahasiswa juga perlu menyadari bahwa dunia kerja saat ini tidak hanya mencari nilai akademik. Perusahaan semakin mempertimbangkan pengalaman organisasi, kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja dalam tim, portofolio, hingga kemampuan beradaptasi dengan teknologi. IPK tinggi memang menjadi nilai tambah, tetapi bukan satu-satunya tiket menuju kesuksesan karier.
Karena itu, pembenahan harus dilakukan dari dua arah. Kampus perlu lebih aktif menyiapkan mahasiswa menghadapi kebutuhan industri yang terus berubah. Sementara perusahaan harus memastikan proses rekrutmen berjalan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik titipan maupun nepotisme.
Indonesia membutuhkan dunia kerja yang menghargai kompetensi, bukan kedekatan. Sebab jika lulusan terbaik saja kesulitan mendapatkan kesempatan yang adil, maka semangat generasi muda untuk berprestasi perlahan bisa memudar.
Pada akhirnya, masalah pengangguran sarjana bukan sekadar soal IPK atau gelar. Ini adalah cerminan apakah sistem pendidikan dan dunia kerja mampu berjalan seiring. Sebab percuma mencetak lulusan terbaik setiap tahun jika kesempatan kerja yang tersedia belum sepenuhnya memberikan ruang bagi mereka yang benar-benar layak.
* Penulis merupakan mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Medan Area
Email: [email protected]
No. HP/WhatsApp: 0895-2534-3615 ​
Media Sosial: @ocaaaataa (Instagram)
