ZONAUTARA.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini tengah mengkaji usulan untuk menangani distribusi minyak goreng merek Minyakita secara penuh oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini dianggap tidak dapat diambil terburu-buru karena menyangkut mekanisme distribusi yang melibatkan pelaku usaha swasta.
Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra, mengungkapkan bahwa realisasi Domestic Market Obligation (DMO) oleh BUMN saat ini sudah mencapai 50,49%. Sementara itu, distribusi Minyakita masih dilakukan bersama dengan pelaku usaha swasta.
“Apabila kita melihat pada grafik realisasi DMO secara bulanan yang dilaksanakan oleh eksportir, ini tercatat per tanggal dari periode 1 sampai dengan 26 Juni (2026) ini tercatat realisasi DMO-nya sebesar 76 ribuan ton,” ungkap Nawandaru dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026.
Kemendag juga mencermati bahwa jumlah kota dan kabupaten yang mengalami kenaikan harga minyak goreng meningkat dari 166 menjadi 170. Situasi ini membuat Kemendag berkoordinasi dengan BUMN pangan untuk meningkatkan pasokan ke wilayah-wilayah yang mengalami kenaikan harga tersebut.
Harga rata-rata Minyakita nasional saat ini sekitar Rp 15.877 per liter. Minyakita difungsikan sebagai penyeimbang di tengah fluktuasi harga crude palm oil (CPO) dunia. Nawandaru menjelaskan, kajian komprehensif sedang dilakukan terkait usulan agar 100% DMO Minyakita disalurkan melalui BUMN.
Kemendag menilai, langkah hati-hati diperlukan mengingat DMO berbeda dengan subsidi pemerintah dan tidak menggunakan APBN, melainkan berbentuk kewajiban produsen minyak goreng swasta melalui mekanisme business to business (B2B).
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
