ZONAUTARA.com – Wali Kota Serang, Budi Rustandi, dilaporkan ke Polda Banten oleh Sanim terkait sengketa lahan SDN Kuranji. Laporan ini mencakup dugaan pelanggaran Pasal 492, 486, dan 392 KUHP, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan tuduhan utama terkait penipuan dalam pembayaran ganti rugi tanah.
Kombes Dian Setyawan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, menjelaskan bahwa proses penyelidikan tengah berlangsung. “Kita prosesnya masih melakukan penyelidikan. Jenis laporannya penipuan, yaitu terkait masalah pembayaran ganti rugi tanah,” ujar Dian Setyawan, Jumat (3/7/2026). Ia menambahkan bahwa Budi Rustandi belum dipanggil untuk pemeriksaan, namun tidak menutup kemungkinan akan dimintai keterangan ke depannya.
Menanggapi laporan tersebut, Budi Rustandi menegaskan bahwa tanah SDN Kuranji adalah milik Pemkot Serang. Pemkot saat ini sedang mengurus sertifikat tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kota Serang. “Status administrasi aset ini sudah clean and clear sejak lama dalam catatan pemerintah daerah, sehingga sudah sepatutnya diusulkan untuk proses sertifikasi demi mengamankan fasilitas pendidikan masyarakat,” ujar Budi.
Budi menjelaskan bahwa perolehan aset tersebut terjadi pada tahun 1981 dan 1984 ketika ahli waris menghibahkan lahan kepada Pemerintah Kabupaten Serang. “Saya baru menjabat sebagai Wali Kota Serang pada tahun 2025. Saya sama sekali tidak terlibat dalam proses perolehan aset ataupun penerbitan dokumen tahun 1981 dan 1984 tersebut,” katanya. Budi menambahkan bahwa menyeret namanya dalam ranah pidana adalah tindakan yang keliru.
Budi juga menyebutkan bahwa kasus ini pernah dibawa ke persidangan, namun penggugat mencabut gugatannya sebelum ada putusan. Ia menyatakan siap mengikuti proses hukum dan akan membayar jika ada perintah pengadilan.
