ZONAUTARA.com – Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, membahas strategi untuk mengatasi korupsi setelah penangkapan Bupati Langkat dan Kuansing dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, kasus ini menunjukkan bahwa akar masalah korupsi belum terselesaikan dengan baik.
Mardani menyatakan, “Ini musibah. Selama ini kita tidak menyelesaikan akar masalah. Mulai dari keserakahan dan high cost politic, harus dibenahi dengan seksama,” tegasnya kepada wartawan, Minggu (5/7/2026).
Lebih lanjut, Mardani menekankan pentingnya transparansi sebagai langkah pencegahan korupsi. Dia menjelaskan bahwa banyak kasus suap terjadi dalam proses pengangkatan pejabat serta pengadaan barang dan jasa di pemerintah, yang berlangsung dalam “ruang gelap”. Oleh karena itu, transparansi dapat diibaratkan seperti sinar matahari yang dapat memusnahkan’vampir’ korupsi.
“Bisnis prosesnya dipetakan dan dibuat transparansi dan umumkan. Biasanya fee proyek, fee promosi dan mutasi hingga keterlibatan keluarga. Harus dibuat terang benderang. Ada istilah vampire effect, drakula itu akan mati kalau terkena sinar mentari. Praktek suap menyuap itu terjadi di ruang gelap,” ujar Mardani.
Dia merekomendasikan agar seluruh proses pengangkatan pejabat dan pemenang proyek diumumkan secara terbuka untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah korupsi. Kejadian OTT terbaru ini melibatkan Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, yang menggantikan Andi Putra, bupati sebelumnya yang juga terjerat OTT KPK pada Oktober 2021.
Selain itu, Bupati Langkat, Syah Afandin, ditangkap dalam OTT yang serupa. Afandin menggantikan Terbit Rencana Perangin-angin yang sebelumnya juga ditangkap KPK pada 2022 dan kemudian menjabat sebagai Plt Bupati Langkat.
Diolah dari laporan Detik.
