ZONAUTARA.com – Sejumlah anggota DPR RI menyoroti kinerja penerimaan negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Meskipun pengelolaan fiskal secara umum dinilai tetap terjaga di tengah tekanan global, pemerintah diminta untuk memperkuat fondasi penerimaan negara guna menjaga keberlanjutan ruang fiskal. Hal ini dibahas dalam Rapat Paripurna ke-24 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang mengangkat RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Puteri Anetta Komarudin, mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan negara pada 2025 masih menghadapi tekanan akibat dinamika ekonomi global. Ia mengatakan, “Kami memahami bahwa tekanan terhadap penerimaan negara dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Namun demikian, kami meminta penjelasan mengenai strategi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara agar ruang fiskal semakin sehat dan juga berkelanjutan.”
Sementara itu, Puteri juga menyoroti posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang pada akhir 2025 tercatat mencapai Rp438,26 triliun. Dia meminta pemerintah menjelaskan kebijakan pengelolaan SAL untuk memastikan pemanfaatannya optimal dan terukur. “Kami mencermati adanya optimalisasi pengelolaan SAL sebagai instrumen pendukung kebijakan fiskal dan likuiditas sektor keuangan. Oleh karena itu, kami meminta penjelasan pemerintah mengenai arah kebijakan optimalisasi pengelolaan SAL, termasuk mekanisme tata kelola, mitigasi risiko, serta ukuran efektivitas pemanfaatannya,” ujarnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Yuliansyah, memberikan apresiasi terhadap realisasi pendapatan dan belanja negara sepanjang 2025 yang dinilai tetap menopang stabilitas ekonomi nasional. Ia menyatakan, “Kami mengapresiasi kinerja APBN pada 2025 yang mencatatkan capaian pendapatan negara terealisasi. Pendapatan negara pada 2025 ditopang realisasi penerimaan perpajakan, realisasi belanja negara 2025, komponen belanja pemerintah direalisasikan juga sebesar Rp2.586,42 triliun atau 95,74%.”
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Muhammad Hatta, menilai bahwa realisasi pendapatan negara menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah implementasi reformasi perpajakan melalui sistem Coretax. “Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas capaian realisasi pendapatan negara 2025 yang tangguh dan di kisaran Rp2.756,3 triliun hingga Rp3.000 triliun, ditopang oleh kinerja penerimaan perpajakan yang bergerak optimal di tengah implementasi reformasi sistem perpajakan terintegrasi atau Coretax,” ungkapnya. Ia menekankan pentingnya kontribusi PNBP khususnya dari sektor hilirisasi dalam memperkuat ketahanan fiskal nasional.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
