ZONAUTARA.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah penghasil sawit untuk memperkuat tata kelola sektor tersebut. Upaya ini bertujuan agar industri sawit dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wiyagus menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menerapkan enam langkah strategis dalam menghadapi tantangan pengelolaan sawit.
Langkah tersebut, kata Wiyagus, sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta mendukung prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. “Sawit adalah contoh sukses hilirisasi. Dari CPO menjadi minyak goreng, oleokimia, biofuel, hingga produk farmasi dan kosmetik,” ujar Wiyagus pada acara Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Expo di Jakarta, Selasa (7/7).
Wiyagus menguraikan keenam langkah strategis tersebut, yang mencakup peningkatan kapasitas petani dan pekebun, penguatan nilai tambah komoditas, perluasan kolaborasi dan kemitraan, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, penyelarasan kebijakan daerah dengan pusat, serta perbaikan tata kelola dan kualitas data. Ia menekankan pentingnya integrasi langkah ini dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Dalam konteks ini, Wiyagus menilai keberhasilan tata kelola sawit dapat berdampak positif pada pembangunan daerah, peningkatan nilai tambah, serta pembukaan lapangan kerja. “Menjadi tugas kita untuk memastikan anugerah ini dikelola berkelanjutan, adil, dan berkontribusi pada kemakmuran rakyat,” tambahnya, seraya menyebutkan pentingnya pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit secara tepat.
Wiyagus berharap, dengan pengelolaan yang baik, sawit akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia mengingatkan para pemimpin daerah untuk berkomitmen mengimplementasikan strategi ini demi kesejahteraan masyarakat di daerah sawit.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
