ZONAUTARA.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerbitkan Surat Penghentian Pengumpulan Data dan Keterangan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 10 Juli 2026. Penghentian ini dilakukan karena batas waktu pengumpulan data telah selesai dan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan wewenang.
Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, dan ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi hal ini pada Senin, 13 Juli 2026.
Anang Supriatna menjelaskan bahwa data yang sudah terkumpul akan digunakan oleh penyidik untuk memperkuat bukti dalam penanganan kasus dugaan korupsi terkait tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026. Dia menyatakan, “Tentunya data-data yang sudah terkumpul yang terkait dengan perbuatan para tersangka yang sudah disidik Kejaksaan Agung.”
Hingga saat ini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di BGN, yaitu mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri (AYS) yang merupakan orang dekat Sony, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) Andri Mulyono (AM), Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Sihombing, dan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN Lalu Muhammad Iwan (LMI).
Keputusan penghentian pengumpulan data ini merupakan langkah preventif Kejaksaan Agung untuk memastikan data digunakan sesuai peruntukan dan mendukung penyidikan yang sedang berlangsung.
Diolah dari laporan Tirto.id.
