ZONAUTARA.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mempercepat penanganan darurat menyusul banjir dan tanah longsor yang melanda Kecamatan Tamako akibat hujan berintensitas tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama lintas instansi melakukan kaji cepat (rapid assessment), sementara alat berat diterjunkan untuk membersihkan material longsor dan menormalisasi sungai di wilayah terdampak.
Bencana yang terjadi pada Rabu (22/7/2026) itu mengakibatkan sedikitnya 10 rumah warga mengalami kerusakan, dua rumah dinas Puskesmas Siloam Tamako rusak berat, serta 60 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 50 sentimeter di Kampung Pokol.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandu Labesi, mengatakan tim BPBD telah diterjunkan ke Kecamatan Tamako dan Tabukan Selatan untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap dampak bencana.
Pendataan mencakup kondisi permukiman warga, kerusakan infrastruktur, hingga kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Hasil kaji cepat tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan prioritas penanganan darurat.
“Kaji cepat ini kami lakukan untuk memperoleh data awal yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Data tersebut menjadi acuan dalam menetapkan langkah penanganan darurat, penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, hingga penyusunan rekomendasi tindak lanjut sesuai kondisi di lapangan,” ujar Labesi.
Selain melakukan pendataan, BPBD juga berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, TNI, Polri, serta berbagai unsur terkait agar penanganan dapat berlangsung cepat, terpadu, dan efektif.
Pemkab Gelar Rapat Percepatan Penanganan
Seiring dengan proses kaji cepat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat percepatan penanganan darurat di Kecamatan Tamako.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Johanis Pilat bersama Kepala Pelaksana BPBD Wandu Labesi dan dihadiri sejumlah perangkat daerah serta instansi terkait.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan penanganan di lokasi terdampak, serta penetapan prioritas bantuan bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat banjir dan longsor.
Polisi: 10 Rumah dan Dua Fasilitas Umum Rusak
Data sementara dari Polsek Tamako menunjukkan kerusakan terjadi di sejumlah kampung.
Kapolsek Tamako, AKP Meldi Roring, mengatakan pemantauan lapangan dilakukan sejak Rabu pagi untuk memastikan kondisi masyarakat dan dampak bencana.
“Ada tiga rumah warga rusak di Kampung Lelipang dan tujuh rumah di Kampung Binala. Selain itu terdapat dua rumah dinas Puskesmas Siloam Tamako yang rusak akibat longsor,” kata Roring.
Di Kampung Pokol, Lindongan II, polisi juga mencatat sekitar 60 rumah terendam banjir dengan tinggi genangan mencapai sekitar 50 sentimeter, meski belum ditemukan laporan kerusakan bangunan.
Roring mengatakan kepolisian terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung untuk memantau kondisi masyarakat sekaligus mengantisipasi kemungkinan hujan susulan.
Ia mengimbau warga yang tinggal di kawasan rawan banjir maupun longsor agar mengutamakan keselamatan.
“Jika cuaca tidak memungkinkan dan berisiko, kami sarankan segera mengungsi sementara ke rumah kerabat atau tempat yang lebih aman,” ujarnya.
Rumah rusak didominasi longsor
Di Kampung Lelipang, tiga rumah warga mengalami kerusakan akibat banjir. Dua rumah dilaporkan rusak berat, sementara satu rumah mengalami kerusakan ringan pada bagian dapur.
Sementara di Kampung Binala, tujuh rumah mengalami kerusakan berat. Sebagian besar kerusakan dipicu longsor yang menerjang permukiman warga.
Selain rumah warga, dua unit rumah dinas Puskesmas Siloam Tamako juga mengalami kerusakan berat akibat tertimbun material longsor.
Alat berat diterjunkan ke lokasi
Memasuki hari kedua penanganan, Kamis (23/7/2026), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) mengerahkan satu unit ekskavator ke Kampung Binala.
Alat berat digunakan untuk membersihkan material longsor sekaligus melakukan normalisasi sungai guna memperlancar aliran air dan mengurangi risiko banjir susulan.
Langkah tersebut juga bertujuan membuka kembali akses yang terdampak longsor serta melindungi permukiman warga dari ancaman material yang masih berpotensi bergerak.
Pemerintah daerah menyatakan koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar penanganan darurat berjalan maksimal.
Warga diminta tetap waspada
BPBD mengingatkan masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca masih berpotensi memicu banjir maupun longsor, terutama bagi warga yang tinggal di daerah aliran sungai dan kawasan lereng.
“Kami mengimbau masyarakat agar terus memantau perkembangan cuaca dan segera melaporkan kepada pemerintah setempat atau BPBD apabila terjadi kondisi yang membahayakan. Keselamatan warga menjadi prioritas utama,” kata Wandu Labesi.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan serta memastikan seluruh upaya penanganan darurat dilakukan hingga kondisi benar-benar aman dan terkendali.
