ZONAUTARA.com – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, telah menyelesaikan penyelidikannya terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang. Laporan hasil kerja beserta delapan poin rekomendasi telah diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk tindak lanjut. Permasalahan ini mengarah pada kemungkinan usulan pemakzulan Bupati Gowa.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Gowa, Kasim Sila, menyatakan bahwa tahap selanjutnya adalah distribusi laporan kepada seluruh anggota DPRD. “Rekomendasi itu kami serahkan kepada pimpinan. Setelah itu pimpinan akan mendistribusikan laporan hasil Pansus kepada 45 anggota DPRD untuk dipelajari,” ujar Kasim pada Kamis (23/7).
Seluruh anggota DPRD nantinya akan menentukan apakah hasil penyelidikan Pansus layak untuk dilanjutkan ke tahap penggunaan hak menyatakan pendapat. Kasim menjelaskan bahwa jika mayoritas anggota menyetujui, pimpinan DPRD akan meneruskan usulan tersebut. “Kalau menyatakan pendapat itu, hanya tidak jauh dari pemakzulan atau pemberhentian,” ungkapnya.
Pansus juga menyusun delapan poin rekomendasi yang dituju kepada aparat penegak hukum (APH), Pemerintah Kabupaten Gowa, serta pimpinan DPRD Gowa. Salah satu rekomendasi mengarahkan kepada APH untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam program pengadaan sekolah gratis.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, sempat meninggalkan sidang Pansus setelah meminta agar haknya dipenuhi. Menurut kuasa hukumnya, Amirullah Mappaero, kliennya bersedia menjawab pertanyaan Pansus secara kolektif. “Permintaan itu tidak dipenuhi,” kata Amirullah. Kuasa hukum lainnya juga menilai bahwa pemeriksaan belum berjalan adil sesuai regulasi.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
