ZONAUTARA.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan kinerja bukan hanya menyasar prajurit TNI, tetapi juga mencakup guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan ini diterapkan setelah mempertimbangkan tidak adanya penyesuaian tunjangan tersebut selama beberapa tahun terakhir.
Prasetyo Hadi menjelaskan, “Di seluruh kementerian dan lembaga itu ada yang disebut dengan tunjangan kinerja, yang memang besarannya berbeda-beda. Ada beberapa yang kemudian, oleh karena pertimbangan tertentu itu diberikan kebijakan untuk dilakukan kenaikan setelah sekian tahun tidak pernah naik. Contohnya beberapa, yang tidak hanya di TNI maupun di Kementerian Pertahanan, tetapi juga untuk guru-guru di daerah 3T, untuk dosen di daerah 3T, untuk tenaga-tenaga kesehatan di daerah 3T,” ujarnya dalam perjalanan dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menuju Jakarta, Kamis malam.
Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh abdi negara terutama di daerah-daerah dengan tantangan tinggi. “Kita perhatikan mengenai tunjangan atau kesejahteraan bagi mereka-mereka yang mengabdikan diri di tempat-tempat yang tergolong cukup sulit,” ujar Prasetyo.
Pada bulan Juli ini, Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja untuk prajurit TNI dan pegawai di lingkungan TNI, serta pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. Kenaikan ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 dan 43 Tahun 2026 setelah tunjangan kinerja tidak mengalami penyesuaian selama delapan tahun.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan, “Sejak tahun 2018, Kemenhan dan TNI belum pernah memperoleh penyesuaian indeks tunjangan kinerja. Sementara itu, berbagai tugas dan tanggung jawab yang diemban terus meningkat, baik dalam menjaga kedaulatan negara maupun mendukung program strategis pemerintah.”
Diolah dari laporan Antara – Top News.
