ZONAUTARA.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government) guna memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Melalui integrasi data kependudukan berbasis biometrik dengan kementerian dan lembaga, pemerintah berusaha memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang tepat sasaran.
“Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7/2026). Fokus pembaruan data terutama pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4 demi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Dirinya menyebutkan hasil uji coba pemadanan data berbasis biometrik oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Banyuwangi menunjukkan kebutuhan signifikan akan pembaruan data. Beberapa data penerima bantuan sosial sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan kondisi terkini sehingga perlu diperbaiki.
Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu prioritas dalam implementasi perluasan e-government sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. “Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta kalau bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak,” tambah Tito.
Tito mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparat kampung, dan petugas Posyandu untuk mendukung proses pemutakhiran data yang dilakukan tim teknis. Kolaborasi diperlukan agar bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dapat diterima tepat sasaran. “Sehingga kita harapkan di Biak nanti penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemberian bantuan dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu betul-betul orang yang berhak, yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
