ZONAUTARA.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil dalam menyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2026 agar penilaian lebih transparan. Upaya ini diharapkan menghasilkan data akurat yang menjadi dasar kuat dalam pengambilan keputusan demokratis.
“IDI merupakan alat yang telah disepakati bersama sebagai parameter tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia. Data yang dihasilkan nantinya dapat dijadikan dasar kuat pengambilan keputusan,” ujar Tri Kurnia Prihatono, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Rabu.
DKI Jakarta sebelumnya telah mencatatkan skor IDI tertinggi nasional selama lima tahun berturut-turut pada 2017 hingga 2021 dengan nilai 82,08 hingga 84,73. Namun, posisi DKI menurun ke peringkat kelima nasional pada 2024 dan kedelapan pada 2025, walau skornya tetap tinggi di atas rata-rata nasional.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Selasa (4/8), lintas lembaga diundang untuk memberikan masukan dan data guna memperkaya evaluasi IDI 2025 dan menyusun IDI 2026 dengan target skor 85,78. Kadarmanto, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi harus didukung penguatan keterbukaan informasi publik, serta edukasi untuk berbagai kelompok masyarakat.
“Ini bertujuan agar setiap kelompok memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam kehidupan demokratis sehingga kualitas demokrasi semakin kuat,” ungkap Kadarmanto saat mengulas pentingnya pendidikan demokrasi untuk pelajar, pemilih pemula, dan kelompok masyarakat lainnya.
Diolah dari laporan Antara – Top News.
