ZONAUTARA.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merencanakan penerbitan obligasi daerah sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kota di tengah penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Langkah ini dianggap sebagai solusi pendanaan alternatif yang tidak membebani masyarakat dengan pungutan pajak baru.
Trubus Rahardiansah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, mengapresiasi inisiatif ini. “Kalau memang bermanfaat untuk pembangunan Jakarta, penerbitan obligasi daerah ini merupakan langkah yang baik. Setidaknya, Pak Pramono sedang mencari solusi di tengah berkurangnya DBH dan TKD dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov DKI perlu mencari sumber pendanaan lain,” kata Trubus di Jakarta, Kamis (6/8).
Obligasi daerah, menurut Trubus, adalah instrumen pembiayaan jangka panjang yang ideal untuk mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan yang berdampak langsung pada masyarakat. “Pada akhirnya, dana yang dihimpun adalah uang publik yang harus digunakan kembali untuk pembangunan Jakarta dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Trubus juga menyatakan bahwa keberanian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam mencari alternatif pembiayaan di luar APBD konvensional memiliki potensi untuk menjadi contoh bagi daerah lain. “Cara berpikir ini memberikan ruang bagi daerah lain untuk mencari alternatif pembiayaan seperti ini. Kalau berhasil, Jakarta bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain,” tutur Trubus.
Gubernur Pramono Anung mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,2 triliun pada 2027, bertepatan dengan peringatan HUT ke-5 abad Jakarta. “Rencana penerbitan obligasi daerah ini telah diusulkan dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2027. Obligasi tersebut akan menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah untuk mendukung berbagai proyek pelayanan publik,” kata Pramono saat acara Capacity Building Penerbitan Obligasi Daerah di Tribrata Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan, Selasa (4/8).
Diolah dari laporan Media Indonesia.
