ZONAUTARA.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berupaya memperkuat transformasi pemanfaatan hutan melalui perdagangan karbon yang inklusif dan berintegritas. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, menegaskan bahwa perdagangan karbon dalam sektor kehutanan harus mengedepankan prinsip transparansi, integritas tinggi, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di tingkat tapak.
Dalam pernyataannya, Raja Juli Antoni mengatakan, “Karbon bukan sekadar komoditas ekonomi baru, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat rehabilitasi hutan, menjaga keanekaragaman hayati, serta mendukung target iklim nasional secara akuntabel dan berbasis data ilmiah.”
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut, Erwan Sudaryanto, menambahkan bahwa perdagangan karbon merupakan bagian dari transformasi pemanfaatan hutan menuju pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Ia menekankan transformasi tersebut tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi tetapi juga memperkuat kelestarian hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pencapaian target iklim nasional.
Erwan menyatakan, “Karena itu, perdagangan karbon harus dijalankan dengan integritas, transparansi, dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan.” Kemenhut terus memperkokoh fondasi regulasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan.
Menurut Erwan, regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola, meningkatkan kredibilitas pasar karbon Indonesia, dan memastikan perdagangan karbon tetap mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
Diolah dari laporan Antara – Top News.
