ZONAUTARA.com – Pemerintah Indonesia menerapkan program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi sebagai strategi utama untuk memperkuat daya tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan 2.587 unit koperasi di sektor perkebunan, pemerintah optimistis dapat mempercepat penguatan rantai pasok industri sawit dari hulu ke hilir.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan program ini didukung secara strategis oleh PT Agrinas Palma Nusantara, yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit yang disita Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). “Atas lahan yang sudah diambil alih oleh Satgas PKH dan dititipkan ke Agrinas Palma untuk dikelola, Presiden Prabowo Subianto ingin agar pengelolaan lahan tersebut melibatkan masyarakat dan anggota koperasi yang merupakan petani sawit,” ujar Ferry dalam Seminar Nasional di Kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa (11/8).
Ferry mendorong koperasi aktif di area perkebunan untuk mengambil peran lebih besar, termasuk mendirikan pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri agar kebutuhan minyak goreng dan produk turunan lainnya dapat dipenuhi secara mandiri. Ia menjelaskan tentang dua model bisnis yang bisa ditempuh: memperkuat koperasi eksisting atau mengonsolidasi koperasi primer ke dalam badan usaha yang lebih besar.
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Abdul Ghani, menjelaskan bahwa perusahaan mengelola 4,1 juta hektare lahan sawit hasil sitaan, sesuai Perpres No. 5/2025, dimana minimal 20% dari lahan wajib dialokasikan sebagai plasma untuk rakyat. “Kami akan utamakan koperasi di sekitar lahan sebagai vendor pemelihara tanaman, panen, dan kegiatan lainnya,” tegasnya.
Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohet, menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap dukungan berkelanjutan dari Kementerian Koperasi dapat mendorong lebih banyak petani bergabung dalam koperasi.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
