ZONAUTARA.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan anggaran. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Mendagri menyoroti evaluasi pendapatan dan belanja daerah yang terus dilakukan oleh Kemendagri.
Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 31 Juli 2026, realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp606,8 triliun atau 51,05 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp691,8 triliun atau 51,93 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp538,6 triliun atau sekitar 42,5%, lebih tinggi dari periode yang sama pada 2025 sebesar Rp576,4 triliun atau sekitar 41,7%.
Pemerintah, melalui tambahan anggaran TKD sebesar Rp18,9 triliun per 5 Agustus 2026, berupaya membantu daerah yang mengalami kesulitan membiayai belanja pegawai, khususnya pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta daerah dengan kapasitas fiskal rendah. “Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi,” ujar Tito.
Mendagri juga menekankan bahwa pusat berkomitmen memberi perhatian signifikan kepada daerah terdampak bencana dengan mendorong tambahan TKD untuk mendukung pemulihan dan penguatan fiskal. “Saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas,” lanjut Tito.
Selain itu, Tito mengingatkan daerah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Berbagai program pemerintah pusat, seperti revitalisasi sekolah, pembangunan fasilitas puskesmas, dan penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dinilai sangat membantu Pemda. “Kita melihat ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu, kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu akan sangat membantu daerah, di samping program-program pusat lainnya,” pungkasnya. Dalam acara tersebut hadir pula Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
