ZONAUTARA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Asgianto, terkait dengan dugaan permintaan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dugaan ini muncul dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan kasus suap Bupati Muara Enim, Edison, kepada pejabat BPK.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik menduga adanya komunikasi atau permintaan dari Bupati Asgianto kepada pihak BPK untuk memperoleh predikat WTP, seperti halnya yang dilakukan oleh Kabupaten Muara Enim. “Memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati PALI ini kepada pihak-pihak di BPK,” kata Budi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).
Wilayah PALI, sejak 2013, dilaporkan tidak pernah mendapatkan predikat WTP. Dalam upayanya, Asgianto diduga meminta bantuan kepada Angga, salah satu tersangka dalam kasus suap BPK, agar wilayahnya dapat meraih predikat tersebut. Budi menambahkan, Bupati PALI ini juga meminta bantuan kepada Bobby Adhityo Rizaldi, yang sebelumnya pernah dipanggil sebagai saksi.
Penyidik terus mendalami kemungkinan adanya praktik serupa, termasuk potensi pemberian uang dari Bupati PALI Asgianto kepada pihak BPK. Budi menyatakan, “Penyidik tentu akan mendalami, menelusuri, apakah kemudian ada praktik-praktik serupa yang dilakukan di pemerintah PALI seperti halnya dilakukan di pemerintah Kabupaten Muara Enim.”
Sumber informasi ini diperoleh dari keterangan Asgianto, yang mengindikasikan bahwa praktik tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim, melainkan juga diduga di wilayah lainnya. Asgianto diperiksa sebagai saksi bersama empat saksi lain dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim terkait kasus yang sama. Pemeriksaan ini dilakukan oleh penyidik di gedung Merah Putih KPK.
Diolah dari laporan Detik – Berita.
