ZONAUTARA.com – ​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar agenda Matrikulasi Pemberantasan Korupsi 2026 sekaligus diskusi bersama jurnalis di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (19/8/2026).
Langkah ini dilakukan untuk mempererat hubungan kerja sama serta memperkuat partisipasi media dalam mengawal gerakan pemberantasan korupsi di daerah.
​Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa insan pers merupakan pemangku kepentingan kunci bagi lembaga antirasuah dalam mengawal pencegahan hingga penindakan korupsi.
“KPK memandang kawan-kawan jurnalis ini menjadi salah satu stakeholder kunci dalam pemberantasan korupsi. Tidak hanya soal pendidikan, pencegahan, penindakan, tapi juga koordinasi dan supervisi,” kata Budi di Manado, Rabu (19/8/2026).
​Dikatakannya, kerja penindakan maupun pencegahan rasuah tidak akan dapat berjalan maksimal jika hanya mengandalkan internal lembaga tanpa bantuan jurnalis. Budi menyebut kawan-kawan jurnalis berada di garda terdepan yang menguasai banyak informasi penting di lapangan.
“KPK tidak bisa bekerja sendiri. KPK butuh dukungan, butuh partisipasi dan kontribusi kawan-kawan jurnalis karena kawan-kawan jurnalis ini salah satu yang berada di paling depan mengetahui banyak informasi,” ujarnya.
​Selain sebagai penyampai berita, pers dipandang memiliki peran edukatif yang mampu menggerakkan kesadaran masyarakat. Melalui pemberitaan yang objektif, publik didorong untuk ikut bersuara dan mengawasi setiap kebijakan di tingkat daerah secara kritis.
​KPK juga menekankan pentingnya kedudukan publik dan media sebagai watchdog atau pengawas independen terhadap jalannya pemerintahan.
“Publik, selain sebagai objek dari pelayanan publik ataupun pembangunan daerah, dia juga sebagai watchdog bagaimana kemudian pemerintah daerah, kementerian/lembaga melakukan upaya-upaya perbaikan untuk peningkatan kualitas dari good governance tersebut,” katanya.
​Kegiatan Matrikulasi Pemberantasan Korupsi 2026 yang berlangsung hangat di Manado ini diharapkan menjadi ajang pertukaran masukan yang konstruktif antara KPK dan wartawan lokal.
Kolaborasi ini diyakini bakal memperkokoh benteng pencegahan korupsi serta mendorong transparansi di wilayah Sulawesi Utara.
