ZONAUTARA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak puluhan jurnalis dan kreator visual di Manado, Sulawesi Utara, untuk memperkuat kolaborasi dalam menyebarkan pesan antikorupsi kepada masyarakat.
Imbauan ini disampaikan dalam rangkaian acara Matrikulasi Pemberantasan Korupsi 2026 dan Temu Kawan Artsy yang digelar di Manado pada Rabu (19/8).
Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, menyatakan bahwa fungsi kehumasan KPK tidak hanya sebatas menyebarkan informasi formal.
Lebih dari itu, KPK membutuhkan sinergi dari insan pers dan seniman untuk menerjemahkan isu korupsi agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari publik.
”Komunikasi publik antikorupsi tentunya tidak dapat dibangun sendiri. Kolaborasi lewat beragam medium dapat menerjemahkan pesan pemberantasan korupsi menjadi informasi yang lebih mudah dipahami, dekat dengan keseharian, dan relevan bagi masyarakat,” kata Yuyuk dalam keterangannya di Manado.
Pada sesi Matrikulasi Pemberantasan Korupsi, KPK memberikan pembekalan regulasi hukum kepada lebih dari 35 jurnalis media massa di Sulawesi Utara. Mengusung tema “Mengupas Gratifikasi: Memahami Regulasi, Menguatkan Literasi Hukum”, kegiatan ini berfokus memperjelas batas antara gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dan Analis Direktorat Gratifikasi KPK Hafidhah Rifqiyah hadir sebagai pemateri dengan membedah sejumlah kasus korupsi yang pernah menyita perhatian publik.
Pelatihan ini bertujuan agar wartawan memiliki pemahaman hukum yang utuh sehingga mampu menyajikan berita antikorupsi secara akurat dan objektif.
Sementara itu, pada agenda Temu Kawan Artsy, KPK mengumpulkan 20 ilustrator, perupa, dan desainer grafis lokal. Mengangkat tema “Menghidupkan Narasi Jadi Ilustrasi Antikorupsi”, para kreator—termasuk seniman lokal Suryo Ben Pambudi, didorong mengolah isu integritas dan pelaporan gratifikasi menjadi karya seni visual.
Yuyuk menjelaskan, pendekatan melalui karya visual dan keterlibatan komunitas kreatif penting untuk menjangkau masyarakat luas. Langkah ini melengkapi berbagai program edukasi publik berbasis partisipasi warga yang rutin digelar KPK, seperti Festival Film Antikorupsi dan Lomba Iklan Layanan Masyarakat.
Kegiatan di Manado ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Biro Humas KPK untuk memperluas jejaring komunikasi di daerah. Melalui sinergi bersama jurnalis dan kreator, KPK berharap dapat membangun ekosistem komunikasi publik yang efektif dalam mencegah praktik korupsi di masyarakat.
