ZONAUTARA.com – Kesalahan administrasi dalam surat penyidikan tidak akan menghapus status tersangka pada kasus mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah. Pernyataan ini disampaikan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Marcus Priyo Gunarto, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (21/8).
Menurut Marcus, meskipun terdapat banyak langkah administrasi selama penyidikan, kesalahan dalam surat administrasi tidak akan membatalkan keseluruhan proses penyelidikan. “Memang dalam proses penyidikan itu ada banyak sekali perbuatan administrasi. Kesalahan dalam pembuatan surat administrasi tidak kemudian menggugurkan keseluruhan proses di dalam penyidikan tadi,” jelasnya.
Marcus menambahkan bahwa status tersangka ditentukan melalui pengumpulan alat bukti. Ia berpendapat bahwa kesalahan administrasi dapat diperbaiki tanpa mengganggu substansi perkara dan proses penyidikan.
Marcus juga mengutarakan bahwa dalam KUHAP terbaru tidak ada kewajiban untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap calon tersangka. Pasal 90 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menyebutkan bahwa penetapan tersangka cukup didasarkan pada dua alat bukti. “Karena di situ dapat minta bantuan pada masyarakat, pada media, keberadaan tersangka, Tersangka di situ T-nya ditulis dengan huruf besar,” tegasnya.
Febrie Adriansyah sebelumnya mengajukan gugatan praperadilan di PN Jaksel untuk membatalkan status tersangkanya serta segala tindakan hukum yang dilakukan termasuk penggeledahan dan penyitaan terkait temuan emas 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di rumah Sentul. Kejaksaan Agung juga menetapkan beberapa pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus ini.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
