ZONAUTARA.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memecat pegawai yang terlibat dalam praktik pengemplangan pajak. Langkah tegas ini diambil setelah diketahui adanya keterlibatan pegawai yang menghambat penerimaan pajak, sumber utama pendapatan negara.
Purbaya, dalam pernyataannya di Jakarta pada Jumat (28/8/2026), mengatakan, “Iya Iya dalam waktu dekat dipecatin,” saat ditanya media mengenai langkah terhadap anak buah yang terlibat kasus pajak. Kasus semacam ini terindikasi pada perusahaan baja dari Tiongkok dengan adanya keterlibatan ‘orang dalam’.
Purbaya mencatat, fakta bahwa perusahaan tersebut bisa beroperasi selama puluhan tahun tanpa terdeteksi menunjukkan adanya indikasi permainan dari pihak internal. “Fakta bahwa ada perusahaan seperti itu puluhan tahun beroperasi dan gak ketahuan berarti ada yang main memang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengaku telah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat dalam praktik yang merugikan negara ini. Meskipun belum ada laporan resmi, Purbaya meyakini siapa saja yang terlibat dalam penggelapan pajak ini. “Yang lapor gak ada tapi tahu sih kira-kira ada yang main siapa aja,” tambahnya.
Kasus ini mencakup penghindaran berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), dan pajak impor. Dari hasil inspeksi mendadak Purbaya di salah satu dari tiga perusahaan baja Tiongkok, terungkap bahwa potensi kerugian negara dari tindak pidana perpajakan tersebut mencapai sekitar Rp 583,36 miliar. Tiga perusahaan yang terafiliasi yaitu PT PSI, PT PSM, dan PT VPM.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
